JAKARTA — Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kerja sama peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia aparat penegak hukum.
Penandatanganan berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 14 April 2026.
Kesepakatan itu diteken oleh Ketua Umum PERSAJA Asep N. Mulyana dan Ketua Umum IKAHI Yanto.Baca Juga:
Agenda tersebut turut disaksikan Jaksa Agung ST Burhanuddin serta Ketua Mahkamah Agung Sunarto.
Sejumlah pejabat dari kedua institusi serta pengurus pusat organisasi profesi jaksa dan hakim juga hadir dalam kegiatan tersebut.
MoU ini disebut sebagai langkah memperkuat sinergi antarpenegak hukum dalam menghadapi tantangan sistem peradilan, termasuk masa transisi penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
Dalam sambutannya, ST Burhanuddin menilai kolaborasi antara jaksa dan hakim menjadi penting untuk memastikan proses adaptasi regulasi berjalan efektif.
Ia menekankan perlunya pertukaran gagasan hukum yang konstruktif dengan tetap menjaga batas kewenangan masing-masing institusi.
"Melalui penandatanganan MoU ini, diharapkan kerja sama dapat memberikan dampak positif bagi Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, serta organisasi profesi jaksa dan hakim," ujar Burhanuddin.
Kesepakatan ini diharapkan tidak hanya memperkuat koordinasi kelembagaan, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia penegak hukum.
Pada akhirnya, kerja sama tersebut ditujukan untuk mendorong sistem peradilan yang lebih modern, profesional, dan berkeadilan.*
JAKARTA Aliansi Perkawinan Antar Bangsa (APAB) menyambut baik wacana Presiden Prabowo Subianto soal pemberian kewarganegaraan ganda secara
NASIONAL
KEBUMEN Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan kepintaran sebagai alasan untuk bersikap sombo
NASIONAL
MEDAN Polrestabes Medan menangkap seorang residivis berinisial M Arif Matondang (30) yang diduga menjadi spesialis pencurian kendaraan ber
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait data desil kesejahteraan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi seben
NASIONAL
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendeteksi ribuan titik panas atau hotspot masih tersebar di sejumlah wilayah Indones
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengingatkan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, perihal aturan Kitab Unda
NASIONAL
JOMBANG Muktamar ke35 Nahdlatul Ulama (NU) meminta pemerintah memisahkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendid
NASIONAL
JAKARTA Pihak Reza Gladys menyiapkan langkah hukum lanjutan setelah pihak Nikita Mirzani mengklaim menang dalam perkara banding Perbuatan
ENTERTAINMENT
MEDAN Sekitar 250 alumni eks Departemen Penerangan (Deppen) Sumatera Utara (Sumut) berkumpul dalam Temu Kangen Anantakupa Sumut. Pertemuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Peraih Nobel Ekonomi 2024 sekaligus penulis buku Why Nations Fail, James A. Robinson, menilai kemajuan suatu negara tidak boleh be
NASIONAL
