Produksi Minyak RI Anjlok! Kurangnya Perhatian Pemerintah Jokowi Selama 10 Tahun?!

JAKARTA -Realisasi lifting minyak Indonesia hingga Semester 1-2024 mencapai 576 ribu barel per hari (bph), jauh di bawah target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar 635 ribu bph. Penurunan signifikan dalam lifting minyak ini memicu kekhawatiran tentang keberlanjutan sektor energi nasional, dengan proyeksi penurunan lebih lanjut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yang menargetkan lifting minyak sebesar 600 ribu bph.

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (ASPERMIGAS), Moshe Rizal, mengungkapkan bahwa penurunan lifting minyak di bawah 600 ribu bph telah terjadi sejak Agustus 2023. Rizal menekankan bahwa kunci untuk meningkatkan lifting minyak terletak pada peran Pertamina, yang mengendalikan sekitar 70% produksi minyak nasional. Namun, menurut Rizal, Pertamina tidak dapat bekerja sendirian untuk meningkatkan produksi karena lapangan minyak di Indonesia sebagian besar sudah berada dalam tahap ‘mature’ dan membutuhkan investasi besar serta teknologi canggih.

“Pertamina menghadapi tantangan besar dalam upaya meningkatkan produksi minyak. Lapangan-lapangan migas di Indonesia sangat luas dan mayoritas sudah berada dalam kondisi mature, memerlukan investasi yang signifikan serta teknologi yang mutakhir,” ujar Rizal dalam wawancara eksklusif.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, menyoroti bahwa penurunan lifting minyak selama dekade pemerintahan Presiden Jokowi belum mendapat perhatian serius. Notonegoro mencatat bahwa baru ketika impor minyak meningkat, pemerintah mulai menyadari dampak dari penurunan produksi migas yang tajam. “Selama 10 tahun pemerintahan ini, masalah penurunan lifting minyak tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Pemerintah baru menyadari bahayanya ketika impor terus melonjak,” kata Notonegoro.

Komaidi juga mengungkapkan bahwa rumitnya proses perizinan merupakan salah satu kendala utama dalam eksplorasi dan eksploitasi migas. “Masalah perizinan yang rumit masih menjadi kendala besar dalam proses eksplorasi dan eksploitasi. Hal ini memperlambat upaya untuk mengatasi penurunan produksi minyak,” tambahnya.

Untuk menghadapi tantangan ini, upaya yang diperlukan meliputi peningkatan investasi di sektor hulu migas, pemanfaatan teknologi terbaru, dan reformasi dalam proses perizinan. Sektor migas nasional memerlukan dukungan kebijakan yang mendukung inovasi dan efisiensi untuk memaksimalkan potensi produksi minyak yang ada.

Syarifah Rahma berdialog dengan Moshe Rizal dan Komaidi Notonegoro untuk membahas lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah strategis yang perlu diambil. “Sektor migas harus bergerak cepat untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar dan teknologi, serta mengatasi masalah-masalah yang ada agar produksi dapat meningkat dan sektor energi nasional tetap berkelanjutan,” tutup Rizal.

Krisis dalam produksi minyak ini memerlukan perhatian segera dan strategi yang efektif untuk memastikan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor. Penanganan isu ini akan menjadi kunci bagi masa depan sektor energi Indonesia.

(N/014)