Bantuan Kementerian ESDM Sarat Pungli, Kadis Kelautan dan Perikanan Sergai Bungkam Saat Di Konfirmasi

SERGAI – Bantuan dari Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Manusia) berupa konversi bahan bakar minyak (BBM) ke LPG di Kabupaten Sergai diduga sarat pungli.

Beredar kabar, pungli dilakukan oknum pejabat Pemkab Sergai yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan.

Terkait masalah ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sergai, Claudia Clara kemudian dipanggil Komisi B DPRD Sergai.

Saat diwawancarai awak media, Caludia Siregar ngacir berusaha masuk ke dalam mobil dinasnya.

Dia tidak mau berkomentar banyak terkait dugaan pungli bantuan Kementerian ESDM ini.

“Soal pungutan tidak ada, tidak ada pungli,” kata Claudia buru buru masuk ke dalam mobil dinasnya, Rabu (14/12/2022) sore.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Sergai, Rajali mengatakan pemanggilan Claudia Siregar untuk klarifikasi dugaan pungli terhadap nelayan. Kami mengundang Dinas Perikanan dan Kelautan untuk membahas sejumlah masalah, termasuk mengklarifikasi informasi yang beredar soal adanya pungli bagi nelayan yang menerima bantuan dari Kementerian ESDM kemarin,” kata Rajali.

Rajali menyebutkan, bantuan konvensi tersebut berjumlah 804 unit yang kemudian dibagikan kepada nelayan di Kabupaten Sergai.

Hanya saja, saat pembagian tersebut, ada informasi jika sejumlah nelayan mengaku dimintai sejumlah uang. Namun, saat Claudia Siregar dipanggil DPRD Sergai, dia membantahnya.

Dia tidak mengaku ada melakukan pungli kepada nelayan.

Sudah kami tanyakan dan diklasifikasi. (Soal pungli) itu dibantah, mereka sebut tidak ada. Namun kami sudah mendegar ada informasi itu, makanya tadi kami panggil mereka, dan kami tegaskan agar ke depan hal hal seperti ini dapat diantisipasi,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Rajali meminta agar Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pendataan kepada nelayan yang ada di Sergai.

Sebab, dalam waktu dekat pemerintah pusat akan kembali memberikan bantuan serupa kepada nelayan.

“Tadi saya juga minta agar kejadian seperti ini jangan terjadi, untuk itu perlu didata nelayan nelayan kita agar kalau program pemerintah kembali realisasi bantuan jelas dan tidak menimbulkan tundingan yang lain. Dan jangan masyarakat dibebankan dalam penerima bantuan,” katanya.

Kasus dugaan pungli yang sebelumnya terjadi terhadap nelayan ini sudah dilaporkan ke Polres Sergai. Kalau yang sudah dilaporkan ke penegak hukum kita serahkan ke sana, cuma kita minta ke depan jangan ada yang seperti ini lagi,” tutupnya.

(R04)