Ia menambahkan bahwa proses verifikasi ini sangat penting untuk memastikan keabsahan laporan, dan KPK akan mengikuti aturan yang ada dalam Undang-Undang KPK terkait penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
M Fithrat Irfan, dalam laporannya, menyebutkan bahwa dugaan suap tersebut melibatkan sejumlah uang yang diterima oleh anggota DPD RI, dengan masing-masing anggota dijatah sebesar USD 13 ribu. Uang tersebut diduga berasal dari pihak-pihak yang ingin memenangkan pemilihan Ketua DPD dan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI.
Baca Juga:
"Untuk Ketua DPD RI itu ada nominal USD 5 ribu per orang dan untuk Wakil Ketua MPR itu ada USD 8 ribu. Jadi totalnya USD 13 ribu yang diterima oleh anggota DPD," ujar Irfan. Ia menjelaskan bahwa uang tersebut diberikan secara langsung ke kamar-kamar anggota dewan untuk ditukarkan dengan hak suara mereka dalam pemilihan tersebut.
Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, yang terpilih sebagai Ketua DPD RI periode 2024-2029, menolak memberikan komentar terkait laporan tersebut. Ketika ditanya mengenai dugaan suap dalam pemilihan Ketua DPD, Sultan hanya mengacungkan jempol dan tersenyum.
Baca Juga:
JAKARTA Meta, perusahaan induk dari Instagram dan Facebook, baru saja mengambil langkah besar dalam upaya melindungi anakanak dan remaja
Sains & Teknologi
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyoroti perdebatan publik terkait keaslian ijazah yang menurutnya sudah
Nasional
MEDAN Manajemen PSMS Medan resmi menunjuk Kas Hartadi sebagai pelatih kepala untuk mengarungi kompetisi Liga 2 musim 20252026. Penunj
Olahraga
TARUTUNG Sebanyak 821 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tapanuli Utara (Taput), mengeluh karena gaji ke13 dan gaji bu
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus menggencarkan berbagai langkah strategis guna menanggulangi kebakaran hut
Pemerintahan
MEDAN Menyikapi lonjakan suhu udara di Kota Medan yang mencapai 36,7 derajat Celsius, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas mengeluarkan e
Pemerintahan
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait ketidaksesuaian standar
Hukum dan Kriminal
NIAS BARAT Pemerintah Kabupaten Nias Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Pemerintahan
MEDAN Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDI Perjuangan, Agus Setiawan, menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun 2025 di Jal
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga bahwa mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatra U
Hukum dan Kriminal