MEDAN -Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, Yuliani Siregar, dilaporkan ke Polda Sumut terkait insiden pembongkaran pagar seng tambak udang milik PT Tun Sewindu di pesisir pantai Desa Rugemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang, pada Minggu (23/2/2025).
Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) nomor STTLP/B/279/II/2025/SPKT/Polda Sumut, yang diajukan pada 27 Februari 2025.
Baca Juga:
Terkait laporan tersebut, Yuliani Siregar merespons dengan santai.
Menurutnya, laporan itu merupakan hak PT Tun Sewindu dan tidak menjadi masalah baginya.
Baca Juga:
"Silakan saja melaporkan, itu hak mereka. Mau disomasi juga tidak ada masalah. Kami hanya melakukan penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku," ujar Yuliani saat dikonfirmasi oleh wartawan pada Jumat (28/2/2025).
JAKARTA Di tengah gelombang adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) yang semakin pesat, sekadar mengetahui cara menggunakan ChatGPT atau a
Sains & Teknologi
MEDAN Pemerintah Kota Medan resmi membuka lelang terbuka untuk empat jabatan eselon II. Pengumuman tersebut disampaikan melalui surat be
Pemerintahan
TAPTENG Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Medan dibuat berang dalam persidangan kasus korupsi Dana Desa Aek R
Hukum dan Kriminal
TAPSEL Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi jabatan dalam tubuh Polri. Salah satu yang mengalami pergantian adalah j
Nasional
JAKARTA Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke79 pada 1 Juli 2025, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Moh Mukri menyampaikan ha
Nasional
JAKARTA Kapal perang milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris, His Majestys Ship (HMS) Richmond, resmi bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, J
Nasional
JATIM Website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur mengalami peretasan pada Rabu (25/6/2025). Dalam insiden terse
Nasional
MEDAN Sepuluh tim telah memastikan diri melaju ke babak 16 besar Piala Dunia Antarklub 2025. Persaingan di beberapa grup masih ketat, namun
Olahraga
JAKARTA Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menyatakan menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang
Nasional
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat praktik penyiksaan masih marak terjadi di Indonesia, terutama dalam proses
Nasional
