Yuliani Siregar menegaskan bahwa pembongkaran pagar tersebut dilakukan karena dinilai melanggar aturan yang ada.
Dinas LHK Sumut, menurutnya, hanya menjalankan tugas penegakan hukum.
"Kami hanya melakukan penegakan hukum, kalau mau somasi, silakan saja. Kami tidak melawan hukum," ungkapnya.
Sementara itu, PT Tun Sewindu, melalui kuasa hukumnya Junirwan Kurnia, menyatakan bahwa pembongkaran pagar tersebut tidak sah karena pagar seng yang dibongkar sudah ada sejak tahun 1988 dan memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) serta Surat Keputusan (SK) Camat atas kepemilikan lahan tambak tersebut.
Junirwan menilai pembongkaran ini melanggar ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 yang melarang gangguan terhadap aset yang sudah ada.
"Seharusnya pagar itu tidak boleh dibongkar karena sudah ada sejak 1988. Kami sudah mengajukan izin sesuai prosedur dan memiliki SK yang sah," jelas Junirwan.
JAKARTA Indah Kirana Atal S. Depari kembali ditunjuk sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) untuk periode 20252030.
Nasional
MEDAN Seorang influencer platform X, Hera Enica Lubis, melaporkan konten kreator sekaligus pendiri Malaka Project, Ferry Irwandi, ke Polda
Entertainment
Tanjungbalai Keluarga Rahmadi, warga Tanjungbalai yang menjadi korban dugaan kriminalisasi polisi, melayangkan surat terbuka kepada dua
Hukum dan Kriminal
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap 4.749
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun resmi meluncurkan program Universal Health Coverage (UHC) sebagai bentuk komitmen meni
Kesehatan
GORONTALO Ratusan guru honorer nondatabase Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan keresahan mereka di rumah dinas jabatan Gubernur G
Nasional
JAWA TIMUR Mas&039ud (48), warga Desa Kedungwonokerto, Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur, kembali ditangkap Polresta Sidoarjo karena menyimpa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Akun X (sebelumnya Twitter) dengan nama Fufufafa kembali menjadi sorotan publik lantaran diduga kuat dimiliki oleh Wakil Preside
Nasional
DEPOK Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok menerima laporan warga terkait dugaan pencemaran lingkungan dari dua kandang
Peristiwa
JAKARTA Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, memberikan klarifikasi terkait kritik warganet mengenai kemampuan bahasa Inggris d
Pariwisata
