Program Pembiayaan "MEKAR" Disinyalir Tidak Kantongi Izin Operasional, Dekopin Tapsel Angkat Bicara

TAPANULI SELATAN - Maraknya program pembiayaan berbasis pinjaman uang tunai di Kabupaten Tapanuli Selatan, seperti MEKAR dan AMARTA, kini menuai sorotan dari berbagai pihak.

Ketua Dewan Koperasi Indonesia/Dekopin Tapsel, Mustakim Hanapi Pulungan, SH, mempertanyakan kelengkapan izin operasional program tersebut, khususnya di wilayah Kelurahan dan Desa di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Menurut Mustakim, banyak program pembiayaan ini menyasar kalangan ekonomi menengah ke bawah, yang tentunya rentan terhadap kesalahpahaman dalam keluarga maupun antar saudara akibat aturan yang diberlakukan oleh pihak penyelenggara.

Ia menilai, meski program ini sudah dikenal luas oleh masyarakat, keabsahan operasionalnya harus dipertanyakan.

"Saya sangat paham bahwa sasaran dari pembiayaan ini adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Namun, kami perlu memastikan bahwa program ini telah mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di daerah, termasuk apakah sudah ada izin operasional di kelurahan atau desa di Sipirok," ujar Mustakim.

Masyarakat Sipirok Komplain Sementara itu, saat awak media berusaha mencari informasi lebih lanjut, salah seorang warga Kecamatan Sipirok mengungkapkan bahwa program pembiayaan MEKAR memang belum pernah mengantongi izin operasional resmi.

Bahkan, pihak kantor setempat tidak pernah mendapatkan pemberitahuan atau izin terkait kehadiran program ini.

"Benar bang, program pembiayaan MEKAR tidak pernah mengantongi izin atau belum pernah memberi pemberitahuan ke kantor kami. Bahkan, bagi masyarakat yang meminta surat keterangan untuk keperluan MEKAR, saya tegaskan tidak akan saya berikan," ungkap salah satu warga.

Harapan Ketua Dekopin Tapsel Mustakim Hanapi Pulungan berharap, seluruh pengusaha program pembiayaan seperti MEKAR, AMARTA, dan lainnya untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

Ia menegaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau masalah yang dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

"Kami mendesak agar pengusaha program pembiayaan ini taat aturan. Jangan sampai terjadi kisruh yang dapat mengganggu Kamtibmas. Kami akan terus mengawasi perkembangan ini, dan jika ditemukan indikasi unsur pidana, kami siap mendampingi masyarakat untuk melaporkan ke pihak berwajib," tegas Mustakim.

Dekopin Tapsel berkomitmen untuk terus mengawal dan memastikan bahwa segala kegiatan ekonomi di wilayahnya berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.