Eks Kadis PMD Samosir Didakwa Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang Rp1,5 Miliar
MEDAN Mantan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Samosir, Fitri Agust KaroKaro, didakwa melakukan tin
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA –Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri, Kombes Pol Erdi Adrimulan Chaniago, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Penyelidikan ini berawal dari laporan yang diterima dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
“(Mabes Polri) menyelenggarakan pendampingan atas dugaan pengelolaan anggaran yang akan nantinya terindikasi dengan kegiatan korupsi,” ujar Erdi dalam konferensi pers di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta, Jumat (13/9/2024).
Menurut Erdi, pelaporan awalnya disampaikan oleh Kemenpora yang mengindikasikan adanya penyelewengan dalam pengelolaan anggaran untuk PON XXI. Laporan tersebut mencakup keluhan mengenai fasilitas yang tidak memadai dan masalah-masalah lain yang dilaporkan oleh masyarakat, penyelenggara, dan atlet.
“Di mana, diawali ada keluhan terkait fasilitas kegiatan tersebut. Kemudian dari itu semua, ada penyampaian dari Kemenpora kepada Polri, mengenai keluhan masyarakat, baik dari penyelenggara maupun para atlet,” jelas Erdi.
Dalam rangka menindaklanjuti laporan tersebut, Polri segera melakukan inspeksi ke lokasi-lokasi penyelenggaraan PON XXI untuk menilai kondisi fasilitas yang ada. Namun, hingga saat ini, Erdi belum dapat memberikan rincian lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penyelewengan serta jumlah uang yang diduga dikorupsi.
“(Jumlah penyelewengan dananya) nanti disampaikan,” kata Erdi ketika ditanya mengenai rincian lebih lanjut.
Dugaan korupsi dalam acara olahraga besar seperti PON XXI tentunya menarik perhatian publik, mengingat acara tersebut melibatkan anggaran yang besar dan melayani kepentingan publik yang luas. Pihak kepolisian diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta terkait dugaan korupsi ini dan memastikan bahwa segala bentuk penyimpangan anggaran akan ditindak secara hukum.
Sementara itu, masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan menantikan perkembangan lebih lanjut dari proses penyelidikan ini. Pendalaman kasus ini diharapkan bisa membawa kejelasan serta pertanggungjawaban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penyelewengan anggaran.
Polri berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa tidak ada ruang bagi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan acara besar yang menjadi kebanggaan nasional.
(N/014)
MEDAN Mantan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Samosir, Fitri Agust KaroKaro, didakwa melakukan tin
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persidangan gugatan perdata yang diajukan Hj. Kana, warga Desa Sepatin, Kabupaten Kutai Kartanegara, terhadap SKK Migas dan Pert
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memberikan perhatian khusus kepada dua bersaudara yatim piatu, Rafa
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, meninjau langsung kondisi Jalan Perintis Kemerdekaan di Kecamatan Ga
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di Istana Ke
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa mantan Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma&039ruf Cahyono, sebagai tersangka k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (25/6/2026). Dal
NASIONAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengapresiasi bantuan keuangan antardae
NASIONAL
JAKARTA Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat, ny
NASIONAL
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta empat perusahaan galian C yang beroperasi di Kecamatan Galang menghentikan a
PEMERINTAHAN