MEDAN -Akademisi dan pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendiskualifikasi seluruh pasangan calon dalam Pilkada Barito Utara merupakan peringatan keras terhadap praktik sistemik politik uang yang mencederai demokrasi Indonesia.
Dalam wawancara yang dilakukan di Medan, Shohibul menilai bahwa praktik politik uang yang terbukti dilakukan kedua pasangan calon di Barito Utara—hingga mencapai nominal puluhan juta rupiah per keluarga—adalah bentuk penghinaan terhadap kedaulatan rakyat.
"Kita sedang melihat sebuah demokrasi yang diperkosa secara terang-terangan. Politik uang bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi merupakan bentuk kejahatan terhadap konstitusi dan akal sehat," tegas Shohibul.
Baca Juga:
Shohibul menyoroti bahwa praktik politik uang dalam Pilkada Barito Utara bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Ia melihatnya sebagai bagian dari gejala luas di mana partai politik dan kandidat cenderung menjadikan demokrasi sebagai pasar kekuasaan, bukan ruang pengabdian kepada rakyat.
"Rakyat seolah hanya alat untuk melegitimasi kekuasaan yang dibeli. Dalam kondisi seperti ini, demokrasi prosedural kehilangan nilai substantifnya," ujar Shohibul, yang juga dikenal aktif dalam gerakan masyarakat sipil di Sumatera Utara.
Baca Juga:
Lebih lanjut, Shohibul menyampaikan kritik keras terhadap penyelenggara pemilu, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang dinilainya gagal mendeteksi dan mencegah praktik kotor tersebut sejak awal.
"Apa yang terjadi di Barito Utara menunjukkan bahwa sistem pengawasan kita lemah. Kalau tidak ada gugatan ke MK, bisa jadi semua ini lolos dan mereka yang menang akan melanjutkan kekuasaan dengan pondasi korup," katanya.
Ia menilai Bawaslu harus segera melakukan introspeksi institusional dan membuka diri terhadap pengawasan publik.
Momentum Reformasi dan Pendidikan Politik
Shohibul mengajak masyarakat dan negara untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum reformasi politik, terutama dalam pendidikan politik dan seleksi calon kepala daerah.
"Partai politik harus bertanggung jawab. Jangan hanya menjual tiket pencalonan kepada siapa yang punya modal besar. Kita butuh figur dengan integritas, bukan investor kekuasaan," katanya.
Ia juga menekankan bahwa masyarakat harus dibekali kesadaran politik yang kritis agar tidak mudah dirayu oleh uang dalam menentukan pilihan politik.
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami kenaikan tipis. Berdasarkan data resmi dari laman Lo
Ekonomi
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menilai usulan perubahan mekanisme pemiliha
Politik
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus memperkuat kerja sama perdagangan dengan Amerika Serikat melalui negosiasi tarif dagang yang saat ini
Ekonomi
SUKABUMI Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa usulan penangguhan penaha
Hukum dan Kriminal
PASURUAN Forum Satu Muharram 1447 Hijriah Pondok Pesantren (Ponpes) Besuk, Kabupaten Pasuruan, resmi menetapkan fatwa bahwa sound horeg a
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah tegas dalam pengusutan kasus dugaan korupsi di
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat sebanyak 7.800 Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh Indone
Pendidikan
PADANGSIDIMPUAN Pengelolaan anggaran belanja sewa gedung senilai Rp120 juta oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah Kota
Pemerintahan
BANDA ACEH Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke79, Polda Aceh bersama jajaran menyaksikan secara virtual pergelaran wayang kul
Seni dan Budaya
YOGYAKARTA Warga Yogyakarta kini tak perlu lagi jauhjauh ke Wonosobo untuk menikmati kemeriahan festival balon udara. Tahun ini, panora
Pariwisata