Guru dan Dosen, Dari “Beban Negara” ke Modal Bangsa

Oleh: Partaonan Harahap, ST., MT

Ketua AATT, Sekretaris LPCR-PM PWM Sumut, dan Dosen Fakultas Teknik UMSU

Pernyataan yang dikaitkan dengan Menteri Keuangan terkait guru dan dosen sebagai "beban negara" memicu gelombang reaksi luas. Apakah itu fakta atau hoaks, persoalan mendasarnya tetap: mengapa publik mudah mempercayainya?

Dalam opini kritis ini, Partaonan Harahap menilai bahwa polemik ini mencerminkan paradigma keliru dalam memandang profesi pendidik. Guru dan dosen, menurutnya, seharusnya tidak dipandang sebagai beban fiskal, melainkan sebagai investasi jangka panjang bangsa.

"Tanpa guru dan dosen, bangsa ini hanya akan menjadi pasar sekaligus buruh di panggung global," tulis Partaonan.

Bukan Beban, Melainkan Fondasi Bangsa

Dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp708,2 triliun di tahun 2025—di mana lebih dari 60% dialokasikan untuk belanja pegawai (termasuk guru dan dosen)—masih ada anggapan bahwa pendidik adalah pengeluaran yang membebani negara.

Namun, logika ini dinilai cacat. Mengapa anggaran infrastruktur Rp422 triliun dianggap investasi, sedangkan gaji guru justru beban? Di sinilah ironi besar pendidikan Indonesia: guru dan dosen hanya dianggap angka, padahal mereka adalah penjaga peradaban.

Realitas Pahit di Balik Angka

Data BPS 2023 mencatat masih ada lebih dari 742 ribu guru honorer, banyak di antaranya hidup dengan penghasilan di bawah Rp1 juta per bulan, jauh dari UMP rata-rata nasional. Tak sedikit guru yang menjadi ojek online, pedagang, atau buruh demi menyambung hidup.

Di sisi lain, dosen pun menghadapi tantangan yang mirip: gaji minim, dukungan riset yang lemah, dan tumpukan beban birokrasi administratif. Dengan dana riset nasional hanya sekitar 0,28% dari PDB, Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara seperti Korea Selatan atau Finlandia.

"Hoaks tidak tumbuh di tanah kosong. Ia tumbuh subur di tanah yang gembur oleh ketidakpuasan," tulis Partaonan menyoroti krisis kepercayaan terhadap negara.

Tiga Langkah Konkret Perubahan

Dalam artikelnya, Partaonan menawarkan tiga langkah penting untuk mengubah paradigma:

Tuntaskan kesejahteraan guru dan dosen — termasuk percepatan pengangkatan ASN/PPPK dan kenaikan insentif riset.

Kurangi beban birokrasi, sederhanakan sistem pelaporan dan akreditasi.

Gunakan bahasa yang membesarkan, bukan merendahkan profesi pendidik.

Belajar dari Sejarah Bangsa Maju

Partaonan mengingatkan bahwa negara seperti Jepang dan Korea Selatan menjadikan guru sebagai pilar utama kebangkitan nasional pasca krisis. Mereka diberi posisi terhormat, dan hasilnya adalah kemajuan pesat di bidang teknologi, ekonomi, dan pendidikan.

"Guru dan dosen bukan beban negara. Justru tanpa mereka, negara inilah yang akan menjadi beban bagi dirinya sendiri," pungkasnya.*