OLEH : DAHLAN ISKAN
Beras, ekonomi, politik.
Baca Juga:
Campur jadi satu. Kapan pun. Juga sekarang ini.
Kadang beras, ekonomi, politik seiring sejalan. Kadang tabrakan. Waktu mereka seiring, petani bisa tersenyum-senyum. Waktu mereka tabrakan, petani yang meringis.
Baca Juga:
Anda sudah tahu: sekarang sedang terjadi paradoks. Stok beras nasional luar biasa besar. Terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Pemerintah dengan bangga mempublikasikan sejarah baru itu. Sukses besar.
Paradoksnya: harga beras justru naik. Menteri Pertanian Amran Sulaiman diberitakan marah-marah. Berarti ada kesalahan di logistiknya. Stock yang tinggi itu tidak mengalir lancar ke pasar-pasar.
Lalu beredar di medsos: satgas pangan harus segera bergerak. Mekanisme pasar dianggap tidak jalan. Sudah waktunya pakai mekanisme "tekanan". Maka beredarlah instruksi dari pusat: agar satgas pangan di seluruh daerah bergerak.
Inilah isi komando itu. Saya mendapatkannya dari Prof Dr Dwi Andreas Santosa. Anda sudah tahu Prof Andreas: guru besar paling vokal di soal pertanian. Utamanya perberasan.
Komando pertama: agar satgas daerah memanggil produsen dan distributor beras. Tujuannya: agar mereka membuat surat pernyataan komitmen di dua hal. Yakni: membeli gabah kering panen (GKP) di petani dengan harga 6.500/kg. Lalu, menjual hasil produksi sesuai HET (premium/medium). Anda sudah tahu berapa HET untuk kemasan lima kilogram.
Komando kedua: agar satgas daerah mengecek seluruh merek yang diproduksi para produsen dan distributor yang sudah menandatangani komitmen tersebut. Hasil pengecekan direkap dan dilaporkan ke Satgas Pangan Pusat paling lambat setiap pukul 17.00.
Langsung saja harga beras turun. Sedikit. Beras premium, kemarin turun jadi Rp 14.700. Di Jakarta. Itu bahkan di bawah harga eceran tertinggi. Di tingkat petani lebih rendah lagi: Rp 12.200/kg.
JAKARTA Di era digital saat ini, peluang mendapatkan penghasilan tambahan semakin beragam. Salah satu cara yang tengah viral adalah dengan
Ekonomi
MEDAN Aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) berakhir ricuh pada Selasa (26/8/2025) sore. Polisi mengamankan sebanya
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah memastikan akan membentuk Kementerian Haji dan Umrah sebagai tindak lanjut dari disahkannya revisi UndangUndang Penyel
Nasional
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin angkat bicar
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan kuota haji tahun 2024. Terbaru,
Nasional
SAMOSIR Situs budaya Makam Raja Sidabutar di Tomok, Pulau Samosir, kini tampil lebih rapi dan nyaman usai menjalani proses renovasi. Peres
Seni dan Budaya
SURABAYA Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) resmi menahan Hudiyono, mantan Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo periode 2021, terkait dug
Hukum dan Kriminal
sumut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara mengungkapkan dugaan kuat keterlibatan Gubernur Sumut Bobby Nasut
Nasional
ASAHAN Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) menyalurkan bantuan senilai Rp215,5 juta kepada 24 kepala keluarga (KK) yang terda
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bahwa Bupati Pati, Sudewo (SDW) akan memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemer
Nasional