Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 150 Kg Sabu Jaringan Malaysia-Indonesia, 4 Orang Ditangkap
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
OLEH : DAHLAN ISKAN
Beras, ekonomi, politik.
Campur jadi satu. Kapan pun. Juga sekarang ini.
Kadang beras, ekonomi, politik seiring sejalan. Kadang tabrakan. Waktu mereka seiring, petani bisa tersenyum-senyum. Waktu mereka tabrakan, petani yang meringis.
Anda sudah tahu: sekarang sedang terjadi paradoks. Stok beras nasional luar biasa besar. Terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Pemerintah dengan bangga mempublikasikan sejarah baru itu. Sukses besar.
Paradoksnya: harga beras justru naik. Menteri Pertanian Amran Sulaiman diberitakan marah-marah. Berarti ada kesalahan di logistiknya. Stock yang tinggi itu tidak mengalir lancar ke pasar-pasar.
Lalu beredar di medsos: satgas pangan harus segera bergerak. Mekanisme pasar dianggap tidak jalan. Sudah waktunya pakai mekanisme "tekanan". Maka beredarlah instruksi dari pusat: agar satgas pangan di seluruh daerah bergerak.
Inilah isi komando itu. Saya mendapatkannya dari Prof Dr Dwi Andreas Santosa. Anda sudah tahu Prof Andreas: guru besar paling vokal di soal pertanian. Utamanya perberasan.
Komando pertama: agar satgas daerah memanggil produsen dan distributor beras. Tujuannya: agar mereka membuat surat pernyataan komitmen di dua hal. Yakni: membeli gabah kering panen (GKP) di petani dengan harga 6.500/kg. Lalu, menjual hasil produksi sesuai HET (premium/medium). Anda sudah tahu berapa HET untuk kemasan lima kilogram.
Komando kedua: agar satgas daerah mengecek seluruh merek yang diproduksi para produsen dan distributor yang sudah menandatangani komitmen tersebut. Hasil pengecekan direkap dan dilaporkan ke Satgas Pangan Pusat paling lambat setiap pukul 17.00.
Langsung saja harga beras turun. Sedikit. Beras premium, kemarin turun jadi Rp 14.700. Di Jakarta. Itu bahkan di bawah harga eceran tertinggi. Di tingkat petani lebih rendah lagi: Rp 12.200/kg.
Prof Andreas pun meradang. "Duh Gusti kok jadinya begini," ujarnya. "Petani baru saja agak senang sudah kepukul harga jatuh," tambahnya.
Di tingkat petani harga gabah kering panen memang tinggal di bawah Rp 6.500/kg. Padahal saat ini lagi panen raya. Di mana-mana. Panen tidak bisa ditunda --menunggu harga membaik.
Begitulah ketika harga turun petani yang kalah.
Harga beras memang sensitif terhadap indikator di "dashboard" ekonomi: inflasi bisa naik.
Petani pun biasa dijadikan bantal yang empuk untuk mengendalikan dashboard inflasi.
Petani jadi bantal. Entah siapa yang jadi gulingnya.* (disway.id)
*penulis adalah wartawan senior
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau temuan fasilitas mewah di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Amry KS Pelawi, terpidana kasus korupsi pembuatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih menghadapi tantangan untuk lo
POLITIK
JAKARTA Advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan tidak setuju dengan rencana pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Maskapai TransNusa membuka rute penerbangan langsung Manado (MDC)Makassar (UPG) dan Makassar (UPG)Manado (MDC) mulai Senin, 28
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung mengamankan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 20132017 berin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus jaksa berinisial EMN yang diduga menodongkan senjata api kepada warga bernama Ayatullah Komeni di Medan kini berakhir damai.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) dinilai perlu diarahkan pada pembenahan tata kel
EKONOMI
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mempertanyakan pengelolaan dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bog
NASIONAL