Melalui kader-kadernya di DPR dan pemerintah, partai politik memiliki peran vital dalam memastikan kebijakan negara tidak tercerabut dari akar rakyat.
Namun realitas menunjukkan sebaliknya. Berbagai kasus korupsi yang menjerat para elite partai politik memperlihatkan seolah-olah partai politik lebih sibuk menyalurkan rente kekuasaan daripada memperjuangkan nasib rakyat.
Baca Juga:
Situasi itu didukung oleh fakta 61% anggota DPR periode 2024-2029 berasal dari kalangan politisi-pebisnis. Sehingga tidak mengherankan jika legitimasi hukum runtuh karena patut diduga hukum di DPR lahir bukan dari perspektif aspirasi rakyat, melainkan dari perspektif pengusaha, yaitu kalkulasi untung-rugi semata.
Amukan rakyat hari ini bukan sekadar kerusuhan. Ia adalah ekspresi krisis legitimasi. Ia adalah suara lantang yang menunjukan gagalnya partai politik menjalankan fungsi penyaluran aspirasi. Demokrasi Indonesia tidak akan bertahan jika partai politik terus menutup telinga.
Baca Juga:
Demokrasi tidak bisa bertahan dengan hukum yang cuma sah di atas kertas demi melayani kelas atas. Demokrasi hanya bisa bertahan dengan legitimasi rakyat atau dengan hukum yang hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat.
Oleh karena itu, saatnya menggugat kembali fungsi partai politik. Partai tidak boleh hanya menjadi mesin elektoral lima tahunan. Partai harus kembali pada khittahnya sebagai institusi pendidikan politik sekaligus penyambung lidah rakyat. Hanya dengan itu jaminan hadirnya keadilan substantif dapat diberikan.
Jalan Panjang Demokrasi
Menggugat partai politik bukan berarti menolak demokrasi. Justru sebaliknya, ia adalah ikhtiar untuk menyelamatkan demokrasi dari kehancuran. Protes rakyat adalah alarm moral bagi demokrasi sedang sakit.
Rakyat tidak lagi percaya pada data, pada hukum, bahkan pada partai. Mereka hanya percaya pada suara perut mereka sendiri, pada pengalaman keseharian yang pahit.
Andai partai politik kembali pada peran sejatinya, maka hukum akan kembali bernafas dalam legitimasi rakyat. Jika tidak, maka amukan rakyat hanya akan menjadi babak awal dari sebuah krisis panjang yang akan menggerogoti pilar demokrasi Indonesia.
Harus diingat bahwa demokrasi bukan sekadar prosedur. Ia adalah kepercayaan. Dan kepercayaan itu kini harus dibangun kembali ditengah-tengah puing reruntuhannya.* (news.detik.com)
*) Penulis adalah Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia. Salah satu pendiri Center of Economic and Law Studies (Celios).
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas d
Pemerintahan
MEDAN Raksasa teknologi Apple dipastikan akan menggelar acara tahunan bertajuk Awe Dropping pada Senin, 9 September 2025, dengan pelun
Sains & Teknologi
DENPASAR Komunitas Ojek Online (Ojol) di Kota Denpasar menunjukkan aksi solidaritas dan komitmen kuat dalam menjaga keamanan dan keterti
Nasional
SIMALUNGUN Semangat ukhuwah dan kolaborasi antarmasyarakat kembali tercermin dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah yang
Agama
PADANG Kecelakaan tragis menimpa sebuah bus pariwisata ALS yang mengangkut rombongan atlet karate asal Sumatra Utara saat melintas di ru
Peristiwa
MEDAN Guna memperkuat hubungan dengan organisasi keagamaan, Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si menghadiri Al Washliyah Ber
Agama
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si, menyerahkan bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT In
Agama
DENPASAR Upaya menjaga kondusivitas serta mendukung kelancaran kegiatan keagamaan kembali ditunjukkan oleh Polsek Denpasar Timur (Dentim
Seni dan Budaya
TABANAN Komandan Kodim 1619/Tabanan, Letkol Inf Trijuang Danarjati, S.A.P., M.I.P., menekankan pentingnya profesionalisme dan sinergitas
Nasional
SURABAYA Tim Nasional Indonesia bersiap meladeni tantangan serius dalam laga FIFA Matchday bulan ini dengan menjamu Timnas Lebanon. Pert
Olahraga