Rocky Gerung Dipangku Kekuasaan

Oleh:Werdha Candratrilaksita

DALAM aksara Jawa terdapat tanda yang disebut "pangkon". Fungsinya sederhana, tetapi menyimpan metafora yang menarik.

Aksara Jawa pada dasarnya membawa bunyi vokal. Ketika diberi pangkon, vokalnya hilang dan aksara itu menjadi konsonan mati.

Baca Juga:

• Perkara Gibran di MK: Memperjuangkan atau Memuja Konstitusi?

Pa yang semula berbunyi, setelah dipangku tinggal p. Dari tata aksara itu berkembang ungkapan Jawa: yen dipangku mati. Yang dipangku menjadi mati.

Tentu bukan mati dalam pengertian kehilangan nyawa.

"Dipangku" merupakan kiasan tentang seseorang yang dirangkul, diberi tempat, diberi kedudukan, dipenuhi kebutuhannya, atau dibuat nyaman.

Sedangkan "mati" dapat dibaca sebagai hilangnya daya untuk melawan, menentang, atau bersuara keras. Dalam politik, pangkon paling efektif bernama kekuasaan.

Lawan tidak selalu harus dilawan. Pengkritik tidak selalu harus dibungkam.

Kadang-kadang ia cukup dirangkul, diberi kursi, diberi jabatan, lalu diletakkan dekat pusat kekuasaan.

Karena itu, pelantikan Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, menarik dibaca melalui filosofi sederhana tersebut.

Rocky Gerung akhirnya berada di dalam kekuasaan yang selama bertahun-tahun menjadi sasaran kritiknya.

Jumat (2/10/2026), Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Pratikno, Menteri Sekretaris Negara selama sepuluh tahun pemerintahan Joko Widodo, justru menjadi ketuanya.

Pemandangan itu menarik karena Rocky bukan sekadar pengkritik pemerintah.

Selama bertahun-tahun, salah satu identitas politik Rocky dibangun dari kritik keras terhadap Presiden Joko Widodo dan hampir segala sesuatu yang diasosiasikan dengan kekuasaan Jokowi.

Jokowi pernah disebutnya "dungu". Gibran Rakabuming Raka juga tidak luput.

Gibran sendiri pernah mengakui, Rocky mengkritiknya dengan istilah seperti "otak kosong" dan "dungu".

Kini Rocky berada dalam pemerintahan yang Wakil Presidennya adalah Gibran. Di situlah ironi itu mulai terlihat.

Prabowo memang Presiden. Namun pemerintahan sekarang bukan pemerintahan Prabowo seorang.

Secara politik elektoral, mandat yang dimenangkan pada Pemilu 2024 adalah mandat pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan.

Karena itu, ketika Rocky menerima posisi di Wantimpres, ia bukan sekadar masuk ke pemerintahan Prabowo. Ia masuk ke lingkar pemerintahan Prabowo-Gibran.

Gibran yang dahulu menjadi bagian dari sasaran kritik terhadap apa yang berbau Jokowi, kini berada di dalam lembaga kepresidenan tempat Rocky memberikan pertimbangan.

Rocky, Jokowi Belum Benar-benar Pergi

Kontradiksi itu menjadi lebih menarik karena pemerintahan Prabowo-Gibran juga tidak sepenuhnya terputus dari pemerintahan Jokowi.

Dalam tulisan saya sebelumnya, "Reshuffle, Konsolidasi Prabowo-Jokowi", perubahan kabinet justru dapat dibaca sebagai semakin kuatnya kontinuitas sejumlah figur yang tumbuh atau memperoleh posisi strategis pada masa Jokowi.

Bahlil Lahadalia, misalnya, dilantik Jokowi menjadi Menteri Investasi pada 2021 dan kemudian Menteri ESDM pada 2024.

Pada reshuffle 1 Oktober 2026, Prabowo justru menaikkannya menjadi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Listyo Sigit Prabowo dilantik Jokowi menjadi Kapolri pada Januari 2021.

Setelah tidak lagi menjadi Kapolri, Prabowo menempatkannya lebih dekat lagi ke pusat pemerintahan sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Dudung Abdurachman dilantik Jokowi menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada November 2021. Kini ia menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Bulan lalu, Suahasil yang diangkat oleh Presiden Jokowi sebagai kepala badan kebijakan fiskal lalu menjadi wakil menteri keuangan juga dilantik sebagai menteri keuangan.

Di luar reshuffle 1 Oktober 2026, publik pasti mengenal Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet Prabowo, juga bukan sosok yang sepenuhnya asing dengan Jokowi.

Sebelum menjadi ajudan Prabowo, Teddy pernah menjadi asisten ajudan Presiden Jokowi.

Banyak juga menteri dan setingkat menteri yang merupakan jejaring lama mantan Presiden Joko Widodo, yang selalu dikritik Rocky, seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Tito Karnavian, Budi Gunadi Sadikin, Andi Amran Sulaiman, Sakti Wahyu Trenggono, Zulkifli Hasan, Rosan P. Roeslani, Supratman Andi Agtas, Saifullah Yusuf, Raja Juli Antoni, dan Nusron Wahid.

Nama-nama itu adalah sebagian kecil dari begitu banyak jejaring mantan Presiden Joko Widodo, yang tersebar tidak hanya di jabatan menteri atau setingkat, juga di BUMN dan bahkan birokrat baik sipil, polisi, maupun militer.

Sekarang lihat Wantimpres. Ketua lembaga tempat Rocky duduk adalah Pratikno.

Selama dua periode pemerintahan Jokowi, 2014–2024, Pratikno adalah Menteri Sekretaris Negara.

Setelah pemerintahan berganti, ia tetap berada di kabinet Prabowo sebelum akhirnya dipercaya memimpin Wantimpres.

Deretan nama itu tentu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Jokowi mengendalikan pemerintahan Prabowo.

Namun kontinuitas begitu banyak figur penting membuka ruang pembacaan bahwa pengaruh politik dan jejaring yang terbentuk selama satu dasawarsa pemerintahan Jokowi belum sepenuhnya hilang.

Dalam konteks itulah masuknya Rocky menjadi paradoks. Ia dahulu berdiri berseberangan dengan Jokowi.

Sekarang ia berada dalam sebuah pemerintahan yang Wakil Presidennya adalah putra Jokowi dan sejumlah figur pentingnya justru memiliki jejak panjang bersama pemerintahan Jokowi.

Rocky, dari Pengkritik "Kolam Cebong" ke Dalam Kolam

Rocky dahulu gemar menggunakan metafora untuk menggambarkan pendukung kekuasaan Jokowi. Istilah "cebong" menjadi bagian dari lanskap politik masa itu.

Mereka yang berada dekat dengan Jokowi kerap diposisikan sebagai penghuni sebuah kolam politik yang menjadi sasaran kritik. Rocky menyebutnya "kolam cebong".

Kini batas antara luar kolam dan dalam kolam itu menjadi tidak sesederhana dahulu.

Rocky memang tidak berubah menjadi pendukung Jokowi hanya karena menerima jabatan dari Prabowo.

Tetapi ia sekarang berada dalam struktur kekuasaan yang tidak dapat dilepaskan begitu saja dari Gibran dan dari sejumlah figur yang tumbuh pada pemerintahan Jokowi.

Sulit mengatakan Rocky berada sepenuhnya di luar "kolam" ketika orang yang duduk sebagai Wakil Presiden adalah Gibran, ketika ketua Wantimpres-nya adalah Pratikno, dan ketika sejumlah posisi strategis pemerintahan tetap ditempati figur-figur yang kariernya menanjak pada era Jokowi.

Metafora yang dahulu digunakan Rocky untuk orang lain kini berbalik menjadi pertanyaan untuk dirinya sendiri.

Oligarki dan Ambang Batas ala Rocky

Paradoks serupa muncul pada isu oligarki. Rocky adalah salah satu figur publik yang paling keras menghubungkan presidential threshold dengan oligarki.

Ketika ambang batas pencalonan presiden masih 20 persen, ia menyatakan bahwa ketentuan tersebut menghambat munculnya pilihan di luar elite partai.

Dalam berbagai kesempatan ia mendorong ambang batas pencalonan presiden menjadi nol persen.

Ia juga berulang kali menyerang oligarki sebagai persoalan demokrasi Indonesia.

Kini Rocky duduk di pusat kekuasaan ketika partai-partai sedang kembali membicarakan desain kompetisi Pemilu 2029, termasuk ambang batas parlemen dan pembatasan koalisi pencalonan presiden.

Posisinya telah berubah secara fundamental.

Dahulu Rocky berbicara dari luar pagar kekuasaan sambil menunjuk hidung siapa saja yang dianggap bagian dari kekuasaan, seperti sebutan "dungu", "oligarki", atau "kolam cebong" pendukung pemerintah. Sekarang pagar itu berada di belakangnya.

Memeluk Kekuasaan

Karena itu, persoalan Rocky bukan sekadar seorang pengkritik yang kemudian menerima jabatan negara.

Perpindahan semacam itu biasa terjadi dalam politik.

Yang membuatnya menarik adalah objek kritik Rocky dahulu ternyata tidak benar-benar berada jauh dari tempat duduknya sekarang.

Objek persona yakni Gibran Rakabuming Raka, Pratikno, dan banyak pejabat lainnya yang kini masih duduk di meja yang sama dengan Rocky.

Bahkan pembacaan politik mengenai masih kuatnya jejaring Jokowi dalam pemerintahan Prabowo terus memperoleh bahan dari komposisi kekuasaan yang terbentuk.

Rocky dahulu berdiri di luar sambil menertawakan orang-orang yang dianggap masuk ke kolam kekuasaan Jokowi.

Barangkali politik memang memiliki cara sendiri mempertemukan seorang pengkritik dengan orang-orang yang dahulu dikritiknya.

Salah satunya adalah Rocky yang akhirnya memeluk kekuasaan yang selama sepuluh tahun dikatakan "dungu".

Kini ia tidak perlu lagi menunjuk kolam itu dari kejauhan. Ia cukup menunjuk dirinya sendiri sebagai, maaf..."dungu".

Namun, jika Rocky tetap kritis meskipun di dalam kolam kekuasaan, maka tesis bahwa ia telah masuk ke dalam kolam tidak terbukti.

Karena sikap kritis yang paling sulit dan paling berisiko adalah sikap kritis kepada kekuasaan yang mengikat pengkritik.

Mungkin setiap orang bisa mengungkapkan kritik tajam manakala ia berada di luar, sebagai pribadi merdeka, namun ujian sebenarnya adalah saat ia berada di dalam namun tetap kritis, objektif, dan lantang berbicara dan menulis untuk mengkoreksi yang dilihatnya salah.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Abdi Negara di bidang kebijakan fiskal dan keuangan negara; civitas akademica, analis, dan penulis di bidang kebijakan publik dan multidisipliner.

Jelang Putusan PHPU, THMP Yakin MK Tak Kabulkan Permohonan Diskualifikasi Gibran: Sudah Wakil Presiden, Bukan Lagi Calon

PSI Pasang Badan Bela Gibran: Urusan Ijazah Ini Kapan Selesainya Ya?

Ini Perbandingan Jumlah Anggota dan Hak Keuangan Wantimpres Era SBY, Jokowi, hingga Prabowo

Profil dan Rekam Jejak Rocky Gerung, Pernah Terlibat Sengketa Lahan dengan Sentul City

Sebut Ada Politisasi, Jokowi Tak Khawatir soal Gugatan Pendidikan Gibran: Saya yang Mengantarkan ke Sekolah

Anies Baswedan Temui Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Bahas Apa?