Pemulihan Cepat Jalan Nasional: Alat Berat Dikerahkan Usai Banjir Sumbar
JAKARTA, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat menurunkan ratusan personel dan
NASIONAL
JAKARTA –Tim pendalaman hubungan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang dikenal sebagai Pansus PKB, akan memanggil Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid. Pemanggilan ini merupakan bagian dari upaya Pansus untuk mengklarifikasi berbagai isu terkait hubungan antara PBNU dan PKB yang belakangan ini memanas.
Jadwal Pemanggilan dan Surat Undangan
Hasanuddin Wahid dijadwalkan hadir pada hari Senin, 5 Agustus 2024, pukul 12.30 WIB di ruang rapat lantai 5 Gedung PBNU yang beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 164, Jakarta Pusat. Undangan tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni dan Wakil Sekjen PBNU Gus Imron Rosyadi Hamid.
Gus Imron Rosyadi Hamid menjelaskan, “Kami hari ini meluncurkan undangan untuk beliau. Ada banyak hal yang akan kami klarifikasi terkait hubungan antara PBNU dan PKB.”
Pemanggilan Sebelumnya dan Dinamika Hubungan
Sebelumnya, pada Rabu, 31 Juli 2024, Pansus PKB juga telah memanggil mantan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy. Lukman, yang datang sendiri tanpa ditemani pengurus partai, diminta untuk memberikan penjelasan mengenai momen penting dalam sejarah PKB, termasuk peristiwa dualisme Muktamar PKB pada 2008 lalu.
Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama sekitar 1,5 jam, Lukman Edy ditanya oleh anggota Pansus, termasuk Pak Ikhsan Abdullah, mengenai perpecahan antara kubu Gus Dur dan kubu Cak Imin (Muhaimin Iskandar) pada saat itu. “Saya diminta penjelasan terutama mengenai dualisme Muktamar Ancol versus Parung dan apa yang terjadi pada saat itu. Saya menjelaskan apa adanya,” ujar Lukman Edy.
Ketegangan dan Kontroversi
Pemanggilan Hasanuddin Wahid dan Lukman Edy juga menyoroti ketegangan terkini antara Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Cholil Staquf, dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Isu-isu yang menjadi perhatian termasuk polemik terkait Pansus Haji serta diskusi mengenai fitrah PKB yang lahir dari PBNU.
Pada konferensi pers hasil pleno PBNU 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2024), Gus Yahya dan Sekjen PBNU Gus Ipul menegaskan bahwa hubungan antara PBNU dan PKB perlu diperjelas dan dikelola dengan baik. Ketegangan ini mencerminkan dinamika internal yang kompleks antara kedua institusi yang memiliki sejarah panjang dan saling terkait.
Kesimpulan dan Harapan
Pemanggilan Hasanuddin Wahid oleh Pansus PKB diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai berbagai isu yang mempengaruhi hubungan antara PBNU dan PKB. Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan bisa memperbaiki komunikasi dan kerjasama antara kedua pihak, serta menyejukkan suasana yang belakangan ini tampak memanas.
Kepada publik, Pansus PKB berharap dapat memberikan informasi yang lebih transparan dan akurat mengenai hubungan antara PBNU dan PKB melalui proses yang sedang berlangsung ini.
(N/014)
JAKARTA, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat menurunkan ratusan personel dan
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mendorong pemerintah segera mene
NASIONAL
GUNUNG PUTRI, BOGOR Warga Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita di ping
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof. Mohammad Nuh, menegaskan bahwa saran dan arahan dari para Mustasyar t
NASIONAL
JAKARTA, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemulihan akses jalan di Kabupaten Aceh Tamiang pascabencana banjir dan longsor. Ru
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) RI akan menggelar perayaan Natal bersama tahun ini, sebuah momen yang menurut Menteri Agama Nasarudd
NASIONAL
JAKARTA Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan kesiapannya untuk menjadi negara pertama yang mengirim bantuan kemanusiaan ke wilayah Sumatera
NASIONAL
JAKARTA Produksi beras nasional pada 2025 mengalami lonjakan signifikan, memengaruhi pola impor Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) m
EKONOMI
JAKARTA, Aparat gabungan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan bahan mineral di Bandara Khusus PT Indonesia Weda Bay Industrial Park
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, bukan mer
POLITIK