Aksi Demonstrasi Mahasiswa Terkait Dugaan Pungli KPU Palas: Kejati Sumut Ambil Langkah Tegas

MEDAN -Beberapa mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Pusat Barisan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (PP BPM Sumut) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang Lawas (Palas) pada Kamis, 13 Juni 2024. Mereka menuntut klarifikasi terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang diduga terjadi dalam pembentukan badan Ad Hock PPK dan PPS untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Padang Lawas.

Dalam orasinya, Ahmad Sayuti Nasution, salah satu perwakilan mahasiswa, mengungkapkan bahwa KPU Palas yang diketuai oleh INDRA ALAMSYAH diduga melakukan pungutan liar kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-kabupaten Palas. Menurutnya, setiap anggota PPK dipungut sejumlah uang yang mencapai angka 8.000.000 hingga 10.000.000 rupiah.

Abdul Ghani Hasibuan, salah satu anggota mahasiswa lainnya, juga menambahkan bahwa Ketua KPU Padang Lawas diduga memerintahkan PPK terpilih untuk melakukan pungutan liar kepada calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Wilayah Eks Barumun Tengah dengan besaran uang berkisar antara 2.000.000 hingga 3.000.000 rupiah per orang.

Menyikapi aspirasi dari PP BPM Sumut, Syahrul Azmi Nasution selaku Kabag Perencanaan dan Data KPU Sumut, menyatakan akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Indra Alamsyah. Dia juga menegaskan bahwa KPU Sumut akan bersikap transparan dan membuka peluang bagi PP BPM Sumut untuk menghadirkan bukti dan saksi yang diperlukan dalam proses penyelidikan.

Setelah menyampaikan aspirasi di Kantor KPU Sumut, PP BPM Sumut melanjutkan aksinya dengan menuju Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara. Mereka berharap untuk mendapatkan klarifikasi terkait laporan dugaan pungli KPU Palas.

Ria, salah seorang staf Penasihat Hukum di Kejati Sumut, memberikan tanggapan bahwa laporan dari PP BPM Sumut telah diterima dan sedang dalam proses penelaahan. Dia menyatakan bahwa laporan tersebut telah sampai ke meja Kepala Kejati Sumut dan langkah selanjutnya adalah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan pungli yang terjadi di KPU Palas.

Aksi demonstrasi ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil, khususnya mahasiswa, memiliki peran penting dalam memerangi korupsi dan memastikan proses demokrasi berjalan secara transparan dan jujur. Langkah-langkah tegas yang diambil oleh pihak berwenang, seperti KPU Sumut dan Kejati Sumut, diharapkan dapat membawa terang dalam kasus ini dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

(RAZ)