BANDUNG -Sekitar 200 guru dan tenaga kependidikan honorer di Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat pada Senin (13/1/2025). Mereka mendesak pemerintah daerah untuk memprioritaskan perekrutan guru honorer sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Jawa Barat, Yudi Nurman Fauzi, mengatakan banyak guru honorer yang sejak 2021 mengikuti seleksi yang dibuka oleh pemerintah pusat, namun hanya sedikit yang diterima menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Banyak teman-teman yang satu tahun lagi pensiun dan sudah mengabdi selama 20 tahun, tapi belum ada kejelasan,” katanya.
Yudi menegaskan bahwa menurut Undang-Undang ASN 2023, tenaga honorer harus sudah diangkat menjadi ASN paling lambat akhir 2024, sesuai dengan pasal 66. Menurutnya, pemerintah harus lebih serius menangani masalah ini karena meskipun digaji berbeda dengan ASN, para guru honorer tetap loyal dalam menjalankan tugas.
Baca Juga:
Selain itu, data menunjukkan bahwa pada 2024, hanya 1.529 guru honorer dari total 4.000 yang diangkat menjadi PPPK, dan hanya 65 tenaga pendidik yang diterima sebagai PPPK. Hal ini membuat banyak guru honorer kecewa dengan kurangnya perhatian dari pemerintah.
Beberapa guru honorer seperti Dian Nugraha dan Umar Fajar mengungkapkan rasa kecewa mereka atas kondisi yang tidak jelas dan gaji yang rendah meski statusnya sudah diangkat menjadi ASN. “Kami sering menjadi kambing hitam untuk melaksanakan tugas PNS, kami dianggap hanya honorer untuk disuruh-suruh,” ungkap Dian.
Baca Juga:
Massa aksi mengajukan enam tuntutan, di antaranya:
Mengkaji kembali penetapan formasi PPPK dengan memperhatikan guru honorer lama. Penambahan formasi baru di setiap sekolah secara proporsional. Penempatan guru RTG di sekolah-sekolah terpencil dan kekurangan guru. Mencegah dan memproses secara hukum guru honorer siluman. Melakukan moratorium tes PPPK sampai seluruh golongan R1, R2, dan R3 diakomodasi. Membuka formasi penempatan di sekolah swasta demi keadilan.(N/014)
JAKARTA Raksasa otomotif asal Korea Selatan, Hyundai Motor Group, melontarkan permintaan khusus kepada pemerintah Indonesia. Dalam perte
Ekonomi
bitvonline.com Tidak semua negara memilih hukuman atau skorsing untuk mendisiplinkan remaja bermasalah. Di sejumlah negara, pendekatan ekst
Internasional
JAKARTA Warga Ibu Kota, jangan bergegas keluar rumah sebelum Anda baca ini! Hari ini, Rabu 30 April 2025, Jakarta akan diselimuti cuaca cer
Nasional
MEDAN Warga Kota Medan diimbau untuk menyimak prakiraan cuaca hari ini, Rabu 30 April 2025, sebelum beraktivitas di luar rumah. Berdasar
Peristiwa
JAKARTA Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Solidaritas Pembela Advokat Seluruh Indonesia (SPASI), Jelani Christo, SH., MH., angkat bicar
Nasional
MEDAN Kasus pencurian motor kembali terjadi di Kota Medan, yang semakin marak meskipun pihak Kepolisian telah melakukan patroli dan pena
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa penyebaran berita bohong atau hoaks melalui media digital hanya dapat diproses hukum jika
Hukum dan Kriminal
MERAUKE Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke menetapkan dan menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Santa Mari
Hukum dan Kriminal
JEMBER Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenkopo
Nasional
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencan
Pemerintahan
