
Pemko Medan Sinergi dengan BPN untuk Sertifikasi Aset dan Tingkatkan PAD
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) melakukan percepatan sertifikasi ruas
Pemerintahan
SOLO -Sebuah skandal mengguncang Kabupaten Kudus ketika ratusan jemaah yang telah membayar lunas untuk berangkat umrah dengan biro perjalanan Goldy Mixalmina menemui kegagalan. Si pemilik biro, Zyuhal Laila Nova, yang sebelumnya dihormati sebagai agen perjalanan ternama, kini berada di balik jeruji besi sebagai tersangka.
Kabar ini menjadi sorotan utama pekan ini, menggugah perhatian masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan jemaah yang telah mempercayakan uang dan harapan mereka kepada biro tersebut.
Dalam sejumlah wawancara dengan wartawan, pihak kepolisian menyatakan bahwa Laila Nova ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukan bukti bahwa tiket pesawat yang dijanjikan kepada jemaah tidak ada, sehingga keberangkatan umrah mereka harus dibatalkan.
Baca Juga:
Menurut pengacara biro perjalanan tersebut, Yusuf Istanto, kolaborasi lima tahun terakhir dengan rekanan dari Singapura telah menjadi kunci keberhasilan biro dalam menyediakan tiket pesawat dengan harga terjangkau bagi jemaah. Namun, masalah muncul ketika tiket yang dijanjikan tidak dapat ditemukan, memicu kegagalan yang memilukan bagi ratusan jemaah yang telah menabung dan berharap untuk menjalankan ibadah umrah.
Pihak kepolisian dan pengacara biro umrah saat ini sedang dalam proses penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan data terkait dengan kasus ini. Mereka juga berusaha untuk mengidentifikasi dan mengembalikan aset yang mungkin dapat digunakan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh jemaah.
Baca Juga:
Sementara itu, salah satu jemaah yang hampir menjadi korban, Amalia Anggraeni, mengungkapkan kecurigaannya sebelum kejadian ini mencuat ke publik. Dia menyoroti kejanggalan-kejanggalan yang mulai terlihat sebelum keberangkatan, termasuk absennya pembuatan grup komunikasi yang biasanya dibuat oleh biro umrah sebelum keberangkatan.
Kisah tragis ini menjadi pelajaran yang mahal bagi masyarakat yang ingin menjalankan ibadah umrah dengan menggunakan jasa biro perjalanan. Hal ini juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam memilih agen perjalanan yang terpercaya dan memiliki rekam jejak yang baik.
Kini, sementara jemaah dan masyarakat Kudus mencari jawaban atas kegagalan ini, pertanyaan tentang kepercayaan dan keamanan dana jemaah menjadi prioritas utama yang harus dijawab oleh pihak berwenang. Semoga kasus ini dapat diselesaikan dengan adil dan memberikan keadilan bagi para jemaah yang menjadi korban.
(K/09)
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) melakukan percepatan sertifikasi ruas
PemerintahanTEL AVIV Ketegangan militer antara Israel dan Iran kian mengkhawatirkan. Di tengah hujan rudal balistik dari Iran, laporan terbaru mengung
InternasionalJAKARTA Ratusan massa dari berbagai wilayah di Indonesia yang tergabung dalam Free Palestine Network (FPN) menggelar aksi unjuk rasa di de
InternasionalMUARO JAMBI Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, meresmikan secara langsung Ruang Pintar di Kantor Desa Mendalo Darat, Kecamatan
EkonomiAS Harga minyak global mengalami koreksi pada perdagangan Jumat sore, tetapi masih mencetak kenaikan mingguan ketiga berturutturut. Penuru
EkonomiJAMBI Melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa Kabupaten (Munaslubkab), Evi Syahrul, SP., M.Si resmi terpilih sebagai Ketua Ikatan Sport Sepe
OlahragaJAKARTA Cecep Hidayat, saksi meringankan yang ditunjuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mengungkap bahwa Hasto pernah menolak tawar
PolitikMEDAN Dalam upaya memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.Kpr) Rutan Kelas I Medan, Harun A
NasionalJAWA TIMUR Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dipastikan tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan K
NasionalTAPSEL Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan diminta untuk lebih proaktif dalam menangani persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal
Pertanian Agribisnis