MEDAN –Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara meminta kepada Pemerintah Kota Medan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dalam pemilihan kepala lingkungan (Kepling). Hal ini didasari laporan terkait permasalahan yang terjadi dalam proses pemilihan Kepling di Kecamatan Medan Amplas, khususnya terkait penggunaan data ganda sebagai bukti dukungan.
“Sering kali ditemukan penggunaan data ganda atau data yang sama oleh calon kepala lingkungan. Oleh karena itu, bukti pengawasan perlu diterapkan,” ujar Penjabat Sementara (Pjs) Ombudsman Sumut, James Panggabean, Jumat (3/1/2025).
James menyoroti pentingnya pengawasan ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan. Ia menegaskan, sarana pengelolaan pengaduan yang baik diperlukan agar proses pemilihan Kepling dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel.
Baca Juga:
“Prinsipnya, pengelolaan pengaduan ini sangat diperlukan sebagai pengendali proses pemilihan agar dapat berlangsung lebih baik,” tambahnya.
Ombudsman juga mendorong masyarakat yang merasa dirugikan dalam proses penyelenggaraan pemilihan untuk memanfaatkan layanan pengaduan yang tersedia di Ombudsman Sumut.
Baca Juga:
“Kami menganjurkan masyarakat yang dirugikan untuk mengakses layanan informasi dan melakukan pengaduan ke Ombudsman Sumut,” tegas James.
Dengan adanya penguatan pengawasan, diharapkan proses pemilihan kepala lingkungan di Kota Medan dapat berjalan lebih transparan, jujur, dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat.
(N/014)
SIMALUNGUN Seorang balita perempuan bernama Glorya Pasaribu (2) ditemukan tewas setelah tergelincir ke dalam parit besar di dekat rumahn
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan langkah jemput paksa terhadap Gibbrael Isaak (GI), warga negara Singa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang men
Nasional
SIMALUNGUN Sebuah mobil dinas berpelat merah milik UPTD Samsat Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, m
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ba
Hukum dan Kriminal
SUMBA BARAT DAYA Seorang anggota polisi berpangkat Aipda berinisial PS, yang menjabat sebagai Kanit Propam Polsek Wewewa Selatan, kini r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kenaikan gaji para hakim yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto hingga
Nasional
JAKARTA Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani membuka peluang kerja sama penempatan tenaga kerja te
Ekonomi
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya buka suara terkait serangan militer Israel terhadap Iran yang terjadi pada Juma
Internasional
MEDAN Peristiwa tragis terjadi di kawasan Jalan Dr Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area. Seorang pere
Hukum dan Kriminal
