Yahya Cholil Staquf Tegaskan PBNU Tidak Bentuk Pansus untuk Merebut PKB

JAKARTA  — Ketegangan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat sorotan tajam setelah Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menggelar konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Minggu (28/7/2024). Dalam kesempatan tersebut, Yahya menegaskan bahwa PBNU tidak membentuk panitia khusus (pansus) untuk merebut PKB, meskipun istilah tersebut sempat mencuat dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, Saifullah Yusuf.

Yahya Cholil Staquf memberikan klarifikasi mengenai isu yang berkembang seputar pembentukan pansus. Ia menegaskan bahwa istilah pansus bukanlah keputusan resmi PBNU, melainkan hanya usulan dari Sekjen PBNU. “Pertama, saya perlu klarifikasi ya, pansus itu kan usulannya sekjen, dan keputusannya bukan membentuk pansus, bukan. Nanti saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi, bukan untuk pansus,” ujar Yahya dalam jumpa pers yang dihadiri oleh berbagai media.

Menurut Yahya, dalam rapat pleno PBNU yang diadakan pada hari yang sama, keputusan yang diambil bukanlah untuk membentuk pansus, melainkan memberikan mandat kepada dua orang, yakni Wakil Rais Aam PBNU, Anwar Iskandar, dan Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni. Keduanya akan bertugas melakukan pendalaman terhadap isu yang ada antara PBNU dan PKB dan memberikan rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang perlu diambil ke depan.

Yahya menjelaskan bahwa Anwar Iskandar dan Amin Said Husni akan bertanggung jawab dalam menyelidiki masalah yang ada dan memberikan masukan kepada PBNU. “Yang penting sekarang bahwa mandat sudah diberikan penuh kepada Kiai Anwar Iskandar dan Kiai Amin Said Husni untuk melakukan pendalaman terhadap masalah-masalah ini,” ujar Yahya. Ia menegaskan bahwa kedua tokoh tersebut diharapkan memahami urgensi masalah ini dan bekerja cepat untuk mencapai solusi.

Dalam kesempatan yang sama, Yahya Cholil Staquf juga menanggapi klaim eksklusif yang dibuat oleh PKB terhadap NU. Ia menegaskan bahwa PBNU menolak klaim tersebut dan mengakui bahwa banyak warga NU yang menjadi konstituen partai lain. “Maka yang kami tolak adalah klaim eksklusif PKB terhadap NU. Itu yang kami enggak bisa, enggak bisa, ya nanti gimana warga yang ada di Golkar, Gerindra, dan lain-lain, itu warga NU juga,” jelasnya.

Yahya menegaskan bahwa PBNU tidak dapat memaksakan anggotanya untuk bergabung dengan PKB dan menolak tuduhan bahwa PBNU akan menyalahkan keputusan kelembagaan yang diambil oleh NU. “Masa mau enggak kita akui? Kan kita enggak bisa paksa juga mereka untuk ikut PKB gitu,” tambahnya. Ia mengungkapkan bahwa PKB tidak memiliki klaim eksklusif atas NU dan bahwa keputusan kelembagaan NU harus dihargai.

(K/09)