JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus suap yang melibatkan buron Harun Masiku (HM), anggota DPR RI yang gagal dilantik melalui Pergantian Antar Waktu (PAW) pada 2020. Hari ini, Kamis (30/1), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam orang saksi yang dianggap memiliki keterkaitan dengan pengurusan kasus tersebut.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menyampaikan bahwa pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, namun belum ada rincian mengenai materi pemeriksaan yang akan digali dari para saksi tersebut. “Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan suap terkait pengurusan anggota DPR RI 2019-2024 di KPU untuk tersangka Harun Masiku,” ujar Tessa dalam keterangannya.
Berikut adalah daftar saksi yang dipanggil KPK:
Baca Juga:SR, Wiraswasta IV, Wiraswasta MIY, Wiraswasta/Driver Saeful Bahri DD, Pengacara DA, Mengurus Rumah Tangga DOS, Pelajar/Mahasiswa
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 2020. Dalam proses tersebut, KPK menetapkan sejumlah tersangka, antara lain Wahyu Setiawan (Komisioner KPU), Agustiani Tio (orang kepercayaan Wahyu), Saeful Bahri (pihak swasta), dan Harun Masiku, yang diduga memberi suap agar bisa menjadi anggota DPR melalui PAW.
Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, dan Saeful Bahri telah menjalani proses hukum dan divonis bersalah. Wahyu Setiawan dijatuhi hukuman atas penerimaan suap sebesar Rp 600 juta untuk memuluskan langkah Harun Masiku. Namun, hingga kini, Harun Masiku masih buron dan belum tertangkap.
Baca Juga:
Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan pengacara Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka tambahan dalam kasus ini. Terbaru, pada Rabu (22/1), KPK melakukan penggeledahan di rumah mantan Ketua Umum PPP, Djan Faridz, yang diduga terkait dengan kasus suap Harun Masiku. Sejumlah barang bukti berupa koper, tas, dan dokumen berhasil diamankan dalam penggeledahan tersebut.(DTK)
(n/014)
SOLO Tim kuasa hukum Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), secara tegas menolak tuntutan penggugat Muhammad Taufiq yang mengatasnamakan k
Nasional
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama penyampaian laporan hasi
Nasional
JAKARTA Sebanyak 828 artefak bersejarah milik Indonesia resmi dikembalikan oleh pemerintah Belanda setelah berabadabad tersimpan di negeri
Nasional
Oleh Denny Iskandar SH MHUNTUK itu, akan ditelaah dan dikaji secara yuridis dengan uraian sebagai berikut 1. Bertindak sebagai anak perusah
Opini
BALI Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan berkas lamaran kerja, termasuk fotokopi ijazah, yang dicoretcoret
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), terlihat mendatangi Polda Metro Jaya pada Rabu (30/4/2025) pagi, terkait la
Nasional
Kuta Selatan Badung Polsek Kuta Selatan bersama aparat gabungan menggelar operasi penertiban penduduk pendatang (Tibduktang) di Kampung
Nasional
Kuta Selatan Badung Menyambut peringatan Hari Buruh (Mayday), Bhabinkamtibmas Desa Ungasan Polsek Kuta Selatan, Aiptu I Ketut Nuada, ber
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan bahwa jajaran direksi dan komisaris BUMN tidak lagi berstatus sebag
Pemerintahan
TAPSEL Kapolda Sumatera Utara (Sumut), Irjen Pol Drs. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tapa
Nasional
