JAKARTA -Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan keheranannya terhadap revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Revisi tersebut disahkan setelah Mahfud tidak lagi menjabat sebagai Menko Polhukam. Mahfud merasa pasrah karena perubahan tersebut terus berjalan tanpa bisa dihalangi.
“Dulu saat saya masih menjabat, revisi undang-undang tersebut saya tolak, tapi sekarang setelah saya pergi, tiba-tiba disahkan. Saya tidak bisa menghalangi siapa-siapa,” kata Mahfud melalui keterangan tertulis pada Rabu, 15 Mei 2024.
Pada masa menjabat sebagai Menko Polhukam, Mahfud menolak revisi UU MK karena menganggapnya dapat menimbulkan ketakutan pada hakim MK saat itu, terutama menjelang pemilihan umum. Namun, ia merasa tidak memiliki kendali ketika revisi tersebut akhirnya disahkan.
Baca Juga:
“Saya pernah mengalami deadlock terkait UU tersebut, dan sekarang revisi itu telah disahkan. Isinya masih sama dengan yang saya tolak, tapi saya tidak bisa melakukan banyak hal untuk menghalanginya,” ucap Mahfud.
Mahfud juga menilai bahwa revisi UU MK hanya merupakan langkah untuk memuluskan jalan bagi kepentingan politik tertentu. Terlebih lagi, belakangan ini telah banyak diperbincangkan tentang desentralisasi yang dilakukan secara diam-diam dan halus.
Baca Juga:
“Semua kekuasaan akhirnya berada di satu tangan, termasuk di dalamnya mekanisme recall, yang mengurangi independensi hakim. Salah satu contohnya adalah mekanisme recall yang diajukan, yang sebelumnya meminta konfirmasi, namun sekarang tidak lagi, tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu,” ungkap Mahfud.
(N/014)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pihaknya akan segera meninjau dan mengevaluasi standar operasiona
Peristiwa
SAMARINDA Sebuah mobil yang berisi empat orang menabrak 24 motor di sebuah jalan sempit di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (22/4)
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku, seorang staf di DP
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Seorang pemotor bernama Padlan (43) warga Dusun Durian V, Desa Durian, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, meninggal dunia d
Peristiwa
OKU TIMUR Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kabupaten OKU Timur, Sumatra Selatan (Sumsel) pada Kamis (24/4) siang. Seorang mahasiswa berus
Hukum dan Kriminal
PONTIANAK Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kota Pontianak, di mana mayat bayi lakilaki ditemukan terbungkus plastik di tempat sampah yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sebuah video yang menunjukkan aksi sekelompok individu mengacungkan selebaran bernada separatis di ruang sidang United Nations Perm
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Polres Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan praktik judi online yang meres
Hukum dan Kriminal
LOMBOK BARAT Sebuah kasus pelecehan seksual yang melibatkan pimpinan pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), kini teng
Hukum dan Kriminal
ASAHAN Anggota DPRD Asahan, Pajar Prianto (42), resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judi sabung ayam yang digerebek polisi di ru
Hukum dan Kriminal
