Zulhas Ungkap Program MBG Boros Rp1 Triliun per Bulan, Jumlah Dapur Melonjak Tajam
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya pembengkakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (
EKONOMI
JAKARTA -Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengambil langkah tegas dengan melaporkan seorang anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang. Laporan ini tidak hanya menjadi sorotan publik, tetapi juga mencerminkan komitmen KPK dalam menjaga integritas dan independensinya.
Menurut Nurul Ghufron, laporan tersebut merupakan pemenuhan kewajiban yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Perdewas Nomor 3 tahun 2021. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap insan Komisi memiliki kewajiban untuk melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh insan Komisi lainnya.
Dalam konteks ini, dugaan yang dilaporkan Ghufron terkait anggota Dewas yang diduga melakukan tindakan di luar kewenangannya. Salah satu peristiwa yang dilaporkan adalah permintaan analisa transaksi keuangan yang dilakukan oleh anggota Dewas, padahal tidak memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Hal ini menjadi sorotan karena Dewas seharusnya bukan merupakan lembaga penyidik, melainkan lembaga pengawasan.
Ketua KPK Nawawi Pomolango menegaskan bahwa laporan yang dilakukan oleh Ghufron merupakan sikap pribadi dari Wakil Ketua KPK tersebut. Meskipun demikian, pimpinan KPK menghormati langkah yang diambil oleh Ghufron sebagai bentuk komitmen terhadap integritas dan tata kelola yang baik.
Meski melibatkan salah satu anggota Dewas, Nawawi optimis bahwa Dewas KPK akan mengusut laporan tersebut secara profesional. Meskipun informasi terkait anggota Dewas yang dilaporkan belum diungkap, hal ini menunjukkan bahwa KPK tetap berkomitmen untuk menjaga independensinya dan mengawal proses pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh.
Laporan ini juga mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam lembaga-lembaga penegak hukum serta perlunya kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang di dalamnya.
(N/014)
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya pembengkakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk tahu
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,27 triliun untuk tahun anggaran 2027. Dana itu dir
PEMERINTAHAN
JAKARTA Konsep anggaran pertahanan di Indonesia dinilai perlu berubah dari sekadar biaya keamanan menjadi motor penggerak ekonomi nasion
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar mewaspadai potensi krisis ekonomi yang bis
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar subsidi ti
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai putusan Pengadilan Militer II08 Jakarta dalam kasus penyiraman air keras terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum Presiden ke7 RI Joko Widodo menyatakan keyakinannya bahwa Roy Suryo dan sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus du
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menanggapi peringatan Perserikatan BangsaBangsa (PBB) terkait potensi terjadinya krisis kelaparan bes
NASIONAL