Andi Azwan Dorong dr Tifa Ajukan Restorative Justice dalam Kasus Ijazah Jokowi
JAKARTA Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Andi Azwan mendorong tersangka kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widod
POLITIK
SUMUT -Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dan Hasan Basri, mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumut 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam permohonan yang dibacakan oleh kuasa hukum mereka, Bambang Widjojanto (BW), Edy-Hasan mengklaim bahwa bencana alam berupa banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Utara pada hari pencoblosan, 27 November 2024, merugikan mereka.
Menurut BW, curah hujan yang tinggi menyebabkan terjadinya banjir dan longsor yang menghambat akses menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bencana alam ini, menurut BW, membuat banyak pemilih memilih untuk membersihkan rumah mereka daripada pergi ke TPS. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Provinsi Sumatera Utara.
“Curah hujan yang terjadi di seluruh kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara menyebabkan terjadinya banjir longsor yang besar. Ini dikualifikasi sebagai bencana alam yang mengakibatkan partisipasi pemilih rendah di Sumut pada hari pemungutan suara,” ujar BW dalam sidang perdana sengketa Pilkada Sumut di MK, Senin (13/1/2025).
BW juga menambahkan bahwa KPU Sumut tidak mengambil langkah untuk menunda pemungutan suara meskipun sudah ada peringatan dari BMKG terkait cuaca ekstrem yang dapat menyebabkan bencana. “Beberapa hari sebelum pencoblosan juga sudah dilakukan rapat kerja antara BMKG dan KPU Sumut. Upaya yang dilakukan KPU dalam menghadapi situasi bencana sangat minim,” kata BW.
Edy-Hasan pun menolak hasil keputusan KPU yang menetapkan pasangan Bobby-Surya sebagai pemenang Pilkada Sumut. Mereka merasa hak pemilih, terutama yang terdampak bencana, telah dilanggar karena tidak ada upaya untuk memastikan aksesibilitas dan kelancaran pemungutan suara bagi masyarakat.
BW menegaskan bahwa akibat bencana alam tersebut, pemilih di daerah yang terdampak musibah tidak dapat mengakses TPS, yang berimbas pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih dan hasil survei yang menguntungkan pasangan Edy-Hasan. Dengan alasan ini, kubu Edy-Hasan meminta MK untuk membatalkan keputusan KPU dan memerintahkan pemungutan suara ulang.
(N/014)
JAKARTA Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Andi Azwan mendorong tersangka kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widod
POLITIK
Oleh T. JamaluddinPeningkatan volume sampah menjadi persoalan yang hampir selalu muncul saat perayaan hari besar, termasuk Lebaran. Di berb
OPINI
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai membantah keras tuduhan yang menyebut dirinya mendukung kasus korupsi kuota haji yang m
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi sekaligus Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani bersama sejumlah
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan memastikan seluruh aduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2026 akan ditindaklanjuti secar
PEMERINTAHAN
SABANG Kepala Kepolisian Daerah Aceh Marzuki Ali Basyah meninjau Pos Terpadu Operasi Ketupat Seulawah 2026 di kawasan Pelabuhan Balohan,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) tengah merancang langkah efisiensi besar unt
PEMERINTAHAN
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa kepala sekolah harus berperan sebagai pemimpin pembelaj
PENDIDIKAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution membuka peluang penerapan kembali kebijakan One Day No Car bagi aparatur sipil negara (AS
PEMERINTAHAN
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kembali menangkap dua tersangka dalam pengembangan kasus jaringan narkotika yan
HUKUM DAN KRIMINAL