JAKARTA -Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjadi sorotan publik setelah menggelar sidang pendahuluan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh sejumlah hakim konstitusi. Sidang tersebut menjadi langkah awal dalam mengusut tuduhan pelanggaran etik yang diarahkan kepada para hakim konstitusi, yang dianggap membutuhkan klarifikasi lebih lanjut.
Pada hari Jumat (15/3/2024), Ketua Sekretariat MKMK, Fajar Laksono, mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap para hakim terlapor akan dilakukan setelah para pelapor selesai memberikan keterangan mereka. Meskipun tidak merinci siapa saja hakim yang akan dipanggil, namun MKMK berkomitmen untuk meminta klarifikasi dari para hakim terlapor terkait tuduhan yang mereka terima.
Salah satu yang akan diperiksa adalah hakim konstitusi Saldi Isra terkait laporan dugaan pelanggaran etik. Namun, beberapa hakim lainnya tidak dapat diperiksa pada hari yang sama karena berhalangan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna, yang menjelaskan bahwa rencana pemeriksaan harus diatur ulang untuk menghindari gangguan terhadap jadwal Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
Baca Juga:
Sejumlah laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi masuk ke MKMK, termasuk laporan dari Zico Leonard Djagardo Simanjuntak terhadap hakim Anwar Usman, Andi Rahadian dari Sahabat Konstitusi terhadap Hakim Saldi Isra, Harjo Winoto dari Firma Hukum Rahnoto & Rekan terhadap beberapa hakim konstitusi, Alvon Pratama Sitorus & Junaldi Malaul melaporkan hakim Anwar Usman, dan Andhika Ujiantara dari Aliansi Pemuda Berkeadilan melaporkan hakim Arief Hidayat.
Sidang MKMK yang menjadi fokus publik ini mencerminkan pentingnya menjaga etika dan integritas dalam lembaga peradilan. Semua pihak, termasuk hakim, harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta siap untuk dipertanggungjawabkan jika terbukti melakukan pelanggaran etik. Keputusan MKMK terhadap kasus ini akan menjadi penentu integritas dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum yang adil dan profesional.
Baca Juga:
(K/09)
PALEMBANG Sidang lanjutan kasus penembakan berdarah yang menewaskan tiga anggota polisi di Way Kanan, Lampung, kembali menjadi sorotan p
Hukum dan Kriminal
PADANG Ratusan orang di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), menjadi korban penipuan berkedok lowongan kerja yang mengatasnamakan sebua
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi dana operasional Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tah
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum f
Pemerintahan
BATAM Dinas Kesehatan Kota Batam merespons serius kasus viral yang menyebut seorang anak bernama Muhammad Alif Okto Karyanto (12) mening
Kesehatan
JAKARTA Harapan buron kasus korupsi eKTP Paulus Tannos (PT) untuk lepas dari jerat hukum pupus setelah pengadilan Singapura resmi menol
Hukum dan Kriminal
SERDANG BEDAGAI Aksi nekat seorang sopir angkot nyaris memicu kericuhan di jalan raya setelah ia menodongkan senjata jenis airsoft gun k
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Komitmen Polri dalam mewujudkan penegakan hukum yang presisi kembali dibuktikan oleh Unit Reserse Kriminal Polsek Denpasar Timu
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik dan keselamatan berkendara, Kapolsek Denpasar Selatan AKP Agus
Nasional
DENPASAR Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di kawasan wisata, Kapolsek Denpasar Selatan AKP
Nasional
