Klarifikasi Kemenag Usai Gus Miftah Bilang Jangan Baper soal Speaker Masjid

JAKARTA  – Polemik seputar penggunaan speaker di masjid selama bulan Ramadan kembali memanas, kali ini dengan melibatkan pendakwah kondang Miftah Maulana Habiburrahman atau yang akrab disapa Gus Miftah, dan Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) Anna Hasbie. Gus Miftah menganggap Anna terlalu ‘baper’ dengan kritikannya terhadap ceramah yang mengkritisi imbauan penggunaan speaker tersebut.

Dalam tanggapannya, Anna Hasbie menegaskan bahwa Kemenag tidak pernah mengeluarkan larangan terkait penggunaan speaker di masjid selama bulan Ramadan. “Intinya, Gus Miftah sendiri sudah mengklarifikasi, bukan Kemenag yang dimaksud. Jadi jelas, Kemenag tidak pernah mengeluarkan larangan penggunaan pengeras suara di masjid,” tegas Anna kepada wartawan.

Sebelumnya, Anna telah menyoroti ceramah Gus Miftah di Bangsri, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur, di mana Gus Miftah membandingkan imbauan penggunaan speaker dengan kegiatan dangdutan yang dianggapnya tidak dilarang bahkan hingga larut malam.

Namun, Gus Miftah menilai bahwa Kemenag terlalu bereaksi berlebihan terhadap ceramahnya. Menurutnya, isi ceramahnya tidak ditujukan kepada Kemenag. “Kemenag RI makanya jangan baper, suruh saja lihat pidato abah, ada nggak ditujukan kepada Kemenag? Kan nggak ada? Kenapa jadi baper dengan mengatakan abah asbun?” ungkap Gus Miftah.

Gus Miftah menegaskan bahwa dalam ceramahnya tidak ada satu pun penyebutan terkait surat edaran Kemenag RI tentang penggunaan pengeras suara. Menurutnya, saran untuk membatasi penggunaan speaker bukan hanya berasal dari Kemenag.

Lebih lanjut, Gus Miftah menyarankan agar dalam menyebarkan syiar Ramadan, penggunaan speaker tetap diperlukan untuk mengembalikan suasana Ramadan seperti zaman dahulu. Namun, dia juga mendorong adanya batasan-batasan dalam penggunaan speaker tersebut.

Polemik antara Gus Miftah dan Anna Hasbie mencerminkan pentingnya dialog terbuka dan pemahaman yang baik antara pihak-pihak terkait dalam menyikapi isu-isu keagamaan yang sensitif. Masyarakat diharapkan dapat merespons dengan bijaksana dan memperhatikan kepentingan bersama dalam menjaga suasana keagamaan yang damai dan harmonis selama bulan suci Ramadan.

(K/09)