KPK Panggil Pejabat ESDM, Kasus Gratifikasi Batu Bara Masuki Babak Baru
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Direktur Pembinaan Pengusaha Batu Bara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kemen
NASIONAL
JAKARTA – Demi mewujudkan visi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KemenPAN-RB) telah mengambil langkah proaktif dengan membuka kebijakan formasi khusus dalam rekrutmen tenaga pendidikan dan kesehatan untuk tahun 2024. Keputusan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat sektor pendidikan melalui pengadaan tenaga pendidik yang berkualitas, baik melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Selasa (27/2/2024), MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas menyebutkan bahwa dari total kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024 sebanyak 2.302.543 formasi, sebanyak 22 persen di antaranya akan dialokasikan untuk tenaga pendidikan di daerah. Ini menandakan keseriusan pemerintah dalam memperkuat kapasitas tenaga pendidik di berbagai wilayah di Indonesia.
“Dari total kebutuhan ASN nasional, untuk kebutuhan ASN di Pemda telah disiapkan 419.146 atau 22,45 persen untuk pemenuhan ASN guru di instansi daerah,” ungkap Anas.
Langkah ini diambil sebagai respons atas kebutuhan mendesak akan peningkatan kualitas pendidikan di daerah, yang menjadi fokus utama dalam upaya pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Adapun rincian kebutuhan ASN di instansi pusat dan daerah mencakup formasi CPNS dan PPPK. Untuk instansi pusat, akan dibuka 207.247 formasi CPNS dan 221.936 formasi PPPK untuk berbagai posisi, termasuk dosen, guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Sedangkan untuk kebutuhan instansi daerah, terdapat 483.575 formasi CPNS dan 1.383.758 formasi PPPK yang akan dibuka.
Sementara proses pengusulan formasi sudah ditutup pada akhir Januari, namun pemerintah membuat kebijakan khusus untuk memenuhi kebutuhan akan formasi guru. Saat ini, telah ada usulan dari 478 instansi daerah untuk formasi guru, dengan total 22.142 formasi guru CPNS dan 155.151 formasi guru PPPK yang diajukan.
Menanggapi hal ini, Anas mengimbau agar pihak daerah dapat mengoptimalkan usulan formasi yang telah disediakan oleh pemerintah. KemenPAN-RB telah berkomitmen untuk memperkuat kapasitas guru sejak tahun 2021, dengan menetapkan formasi guru lebih dari 50 persen dari total formasi nasional. Hal ini merupakan langkah konkret dalam mendukung visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI (Kemendikbudristek) untuk meningkatkan jumlah guru hingga satu juta orang.
Tidak hanya fokus pada rekrutmen ASN, KemenPAN-RB juga menegaskan komitmen untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN. Dengan berbasis pada database yang ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN), upaya ini diharapkan dapat selesai pada akhir tahun ini.
Di sisi lain, Plt Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja menjelaskan bahwa pihaknya memberikan kesempatan lebih untuk pengusulan formasi guru, terutama bagi instansi daerah di Regional 2. Melalui e-formasi, pengusulan formasi guru masih dibuka hingga tanggal 2 Maret 2024.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Semoga upaya ini dapat memberikan kontribusi positif dalam memajukan sektor pendidikan dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda Indonesia.
(FZ/011)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Direktur Pembinaan Pengusaha Batu Bara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kemen
NASIONAL
JAKARTA Sebanyak 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno, Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka memberikan tenggat w
POLITIK
MEDAN Akses jaringan internet dilaporkan mengalami gangguan hingga tidak dapat digunakan selama beberapa jam saat aksi unjuk rasa mahasi
POLITIK
JAKARTA Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Jakarta membubarkan diri
POLITIK
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan menghentikan sementara penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur seko
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima 15 perwakilan mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi demonstrasi di kawasan Jal
POLITIK
JAKARTA Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perbaikan terhadap usulan anggaran tahun 2027. Per
POLITIK
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Angg
EKONOMI
MEDAN Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus, meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan praktik jual beli dapur dala
POLITIK
BANDA ACEH Analis kebijakan publik Dr. Nasrul Zaman melayangkan kritik terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta
NASIONAL