PDI Perjuangan Tegaskan Tidak Menganut Sistem Oposisi dalam Pemerintahan Presidensial

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, menegaskan bahwa PDI Perjuangan (PDIP) tidak menganut sistem oposisi dalam pemerintahan presidensial. Hal tersebut disampaikan Basarah menanggapi pandangan yang menganggap PDI Perjuangan seharusnya menjadi oposisi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Basarah, dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, praktik oposisi yang lazim diterapkan dalam sistem pemerintahan parlementer tidak relevan. “Istilah oposisi, apalagi praktik oposisi, biasanya diterapkan dalam sistem demokrasi liberal dengan pemerintahan parlementer. Hal ini tidak relevan dalam konteks pemerintahan presidensial kita,” ungkap Basarah.

Basarah juga menjelaskan bahwa meskipun PDI Perjuangan tidak menempatkan kadernya dalam kabinet Presiden Prabowo, partai tersebut tetap mendukung kerja sama dengan pemerintah untuk kepentingan rakyat. “Sebagai partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, PDI Perjuangan tetap mendukung kerja sama dengan pemerintah,” lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa hubungan yang baik antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo menjadi dasar yang kokoh untuk memastikan koordinasi efektif dalam menghadapi tantangan besar yang dihadapi bangsa, seperti krisis lingkungan dan pangan akibat konflik global dan pemanasan global. “Hubungan panjang antara Ibu Megawati, Presiden kelima RI, dan Presiden Prabowo, Presiden kedelapan RI, akan menjadi dasar silaturahmi yang kokoh untuk mengawal bangsa menghadapi tantangan besar,” jelas Basarah.

Lebih lanjut, Basarah menyoroti perhatian Megawati terhadap ancaman krisis lingkungan dan pangan. Ia berharap Presiden Prabowo dapat memimpin Indonesia dengan baik dalam mengatasi ancaman tersebut demi keselamatan rakyat dan kepentingan bangsa.

Sikap politik resmi PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, lanjut Basarah, akan diputuskan dalam Kongres PDI Perjuangan ke-6 yang dijadwalkan pada tahun 2025. Keputusan yang diambil dalam kongres ini nantinya akan dijabarkan melalui keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. “PDI Perjuangan berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa, sesuai dengan prinsip gotong royong yang menjadi inti falsafah Pancasila,” tutup Basarah.

(christie)