JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, menegaskan bahwa PDI Perjuangan (PDIP) tidak menganut sistem oposisi dalam pemerintahan presidensial. Hal tersebut disampaikan Basarah menanggapi pandangan yang menganggap PDI Perjuangan seharusnya menjadi oposisi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Basarah, dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, praktik oposisi yang lazim diterapkan dalam sistem pemerintahan parlementer tidak relevan. “Istilah oposisi, apalagi praktik oposisi, biasanya diterapkan dalam sistem demokrasi liberal dengan pemerintahan parlementer. Hal ini tidak relevan dalam konteks pemerintahan presidensial kita,” ungkap Basarah.
Basarah juga menjelaskan bahwa meskipun PDI Perjuangan tidak menempatkan kadernya dalam kabinet Presiden Prabowo, partai tersebut tetap mendukung kerja sama dengan pemerintah untuk kepentingan rakyat. “Sebagai partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, PDI Perjuangan tetap mendukung kerja sama dengan pemerintah,” lanjutnya.
Baca Juga:
Ia menambahkan bahwa hubungan yang baik antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo menjadi dasar yang kokoh untuk memastikan koordinasi efektif dalam menghadapi tantangan besar yang dihadapi bangsa, seperti krisis lingkungan dan pangan akibat konflik global dan pemanasan global. “Hubungan panjang antara Ibu Megawati, Presiden kelima RI, dan Presiden Prabowo, Presiden kedelapan RI, akan menjadi dasar silaturahmi yang kokoh untuk mengawal bangsa menghadapi tantangan besar,” jelas Basarah.
Lebih lanjut, Basarah menyoroti perhatian Megawati terhadap ancaman krisis lingkungan dan pangan. Ia berharap Presiden Prabowo dapat memimpin Indonesia dengan baik dalam mengatasi ancaman tersebut demi keselamatan rakyat dan kepentingan bangsa.
Baca Juga:
Sikap politik resmi PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, lanjut Basarah, akan diputuskan dalam Kongres PDI Perjuangan ke-6 yang dijadwalkan pada tahun 2025. Keputusan yang diambil dalam kongres ini nantinya akan dijabarkan melalui keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. “PDI Perjuangan berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa, sesuai dengan prinsip gotong royong yang menjadi inti falsafah Pancasila,” tutup Basarah.
(christie)
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terus mendalami dugaan korupsi dana stunting di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah akan mulai menerapkan kurikulum baru yang memasukkan pelajaran coding dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI)
Pendidikan
PEKANBARU Mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Pe
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Momen menarik terjadi dalam rapat bersama Komisi II DPR RI dan para kepala daerah seIndonesia yang digelar di Kompleks Parlemen Se
Politik
JAKARTA Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamen Diktisaintek), Fauzan, mengungkap fakta mengejutkan terkait kecuran
Pendidikan
KALIMANTAN SELATAN Seorang anggota polisi aktif di jajaran Polres Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, berinisial MD, ditembak pet
Hukum dan Kriminal
BINJAI Anggota DPRD Kota Binjai, c, menanggapi serius pernyataan Menteri Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Abdul Kadir K
Hukum dan Kriminal
PADANG LAWAS Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, S.E., merespons langsung keluhan masyarakat Kecamatan Sosopan terkait dug
Pemerintahan
BITVONLINE.COM Keberadaan cicak di rumah kerap dianggap sepele, bahkan sering disebut sebagai pengendali alami serangga pengganggu. Namu
Kesehatan
JAKARTA Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan kunjungan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (2
Nasional
