JOGJA – Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memberikan tanggapan terhadap isu isu yang terjadi menjelang pemilu 2024 pada 1//22024. Hasto menyebut ini bukan lagi persoalan PDI , Ganjar-Mahfud tetapi ini adalah persoalan kedaulatan rakyat .
Hasto Kristiyanto mengajak wartawan untuk mendengarkan rekaman suara Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, yang menjelaskan bahwa bendera PDIP diminta untuk diturunkan saat Presiden Joko Widodo melintasi jalan dari arah Jogja. Hal ini didasarkan pada perintah langsung dari Presiden Jokowi. Hasto menilai tindakan ini sebagai suatu hal yang mengganggu martabat dan kehormatan PDIP sebagai partai politik.
Menurut Hasto Kristiyanto, tindakan ini mencerminkan adanya perlakuan yang tidak adil terhadap PDIP dan merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berpolitik. Dia menekankan bahwa PDIP sebagai partai politik yang besar dan berpengaruh tidak boleh diintimidasi atau dibuat merasa tidak dihargai oleh pemerintah.
Baca Juga:
https://youtu.be/loVtwRKvn2U
Pernyataan Hasto Kristiyanto juga mencerminkan ketidakpuasan PDIP terhadap kondisi politik saat itu dan menegaskan komitmen partai untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat dan keadilan sosial. Dia menegaskan bahwa PDIP akan terus mengawal proses demokrasi dan tidak akan mundur dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Baca Juga:
(A/08)
MATARAM Keberhasilan proses evakuasi jenazah pendaki asal Brasil di Gunung Rinjani tak hanya mencerminkan sinergitas lintas sektor, namu
Nasional
JAKARTA Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Masyarakat Desa (DPP FORMADES), Irwan Alimuddin Batubara, S.Sos., menyampaikan ucapan selamat a
Komunitas
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya buka suara menanggapi isu yang menyebut dirinya tengah mengalami s
Nasional
ASAHAN Duka mendalam menyelimuti keluarga Azwar, seorang warga Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, yang tewas di Kamboja setelah diduga me
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan kembali melaksanakan giat penegakan Peraturan Daerah (Perda)
Hukum dan Kriminal
NIAS UTARA Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, S.Pd., M.IP., bersama sejumlah anggota DPRD Dapil I Kabupaten Nias Utara secara resmi menu
Olahraga
PADANGSIDIMPUAN Aksi unjuk rasa mahasiswa kembali memanas di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan, Kamis (26/6), menun
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengaku tidak mengetahui siapa yang dimaksud dengan Ibu dalam
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN PT. Sinar Avonaska Emas (PT. SAE), sebuah perusahaan swasta yang beroperasi di Tapanuli Selatan, diduga melakukan prakt
Hukum dan Kriminal
MATARAM Tragedi meninggalnya pendaki asal Brasil, Juliana Marins, di kawasan Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat sorotan
Peristiwa