Dalam pertemuan tersebut, Gus Yahya menyampaikan undangannya langsung kepada Prabowo untuk hadir dalam acara yang akan berlangsung di Istora Senayan. "Ngasih undangan untuk Harlah, insyaallah Rabu," ujar Gus Yahya usai pertemuan.
Acara resepsi Harlah ke-102 NU ini akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta sejumlah Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Tema yang diangkat dalam acara ini adalah "Bekerja Bersama Umat untuk Indonesia Maslahat".
Baca Juga:
Selain Gus Yahya, dalam pertemuan tersebut turut hadir Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, dan Katib Aam PBNU Ahmad Said Asrori. Gus Yahya juga menegaskan bahwa acara ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara umat dan pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih baik.
Harlah PBNU ke-102 akan menjadi momen penting bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia ini, yang telah lama berkomitmen untuk kontribusi positif terhadap bangsa dan negara.
Baca Juga:(dt/n14)
MEDAN Manajemen PSMS Medan resmi menunjuk Kas Hartadi sebagai pelatih kepala untuk mengarungi kompetisi Liga 2 musim 20252026. Penunj
Olahraga
TARUTUNG Sebanyak 821 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tapanuli Utara (Taput), mengeluh karena gaji ke13 dan gaji bu
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus menggencarkan berbagai langkah strategis guna menanggulangi kebakaran hut
Pemerintahan
MEDAN Menyikapi lonjakan suhu udara di Kota Medan yang mencapai 36,7 derajat Celsius, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas mengeluarkan e
Pemerintahan
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait ketidaksesuaian standar
Hukum dan Kriminal
NIAS BARAT Pemerintah Kabupaten Nias Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Pemerintahan
MEDAN Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDI Perjuangan, Agus Setiawan, menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun 2025 di Jal
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga bahwa mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatra U
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami penyidikan terkait dugaan korupsi dalam proyek digitalisasi Stasiun Pengisian
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan pemblokiran terhadap ribuan rekening dormant atau tidak akti
Nasional