JAKARTA – Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terancam terhambat, setelah anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk proyek tersebut dipangkas drastis akibat amanat efisiensi dari Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa anggaran untuk proyek IKN kini telah diblokir, sehingga menyebabkan stagnasi dalam progres pembangunan.
Dody menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta pada Kamis (6/2/2025), saat ditanya oleh wartawan mengenai perkembangan proyek IKN.
"IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres," ujar Dody.
Dody juga berkelakar dengan mengatakan bahwa anggaran yang tersisa kini hanya cukup untuk membeli makan siang, mengungkapkan betapa besar dampak dari pemangkasan anggaran tersebut terhadap kelanjutan proyek IKN.
"Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya," kata Dody yang dikutip Kompas.com.
Pada 31 Desember 2024, anggaran Kementerian PU untuk infrastruktur dasar IKN tercatat sebesar Rp40,29 triliun. Namun, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, anggaran Kementerian PU untuk tahun 2025 dipotong secara signifikan. Pagu anggaran yang sebelumnya mencapai Rp110,95 triliun kini hanya tersisa Rp29,57 triliun, setelah dipangkas hingga Rp81,38 triliun.
Meskipun begitu, Dody menyampaikan bahwa realisasi anggaran untuk IKN pada tahun 2024 sudah mencapai 87,9 persen. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan berbagai infrastruktur, seperti sumber daya air, jalan tol, dan penataan sumbu kebangsaan.
"Hingga akhir Desember, 31 Desember 2024, progres fisik IKN mencapai 87,9 persen dari alokasi IKN 2024," kata Dody dalam kesempatan yang sama.
Usai pemangkasan anggaran, Dody mengungkapkan bahwa pihaknya akan lebih fokus pada prioritas jangka pendek, seperti persiapan mudik dan perayaan Hari Raya Idulfitri serta Nyepi.
"Kerjanya satu-satu. Pemotongan anggaran itu atas dasar inpres dan Kementerian Keuangan, dan sudah disepakati (anggarannya di) Komisi V," tambah Dody.
Dengan kondisi anggaran yang terbatas, kelanjutan proyek IKN Nusantara kini menghadapi tantangan besar untuk dapat berjalan sesuai rencana.
(kps/as)
JAKARTA Jumlah angkatan kerja Indonesia terus meningkat, namun mayoritas pekerja masih berpendidikan rendah. Data terbaru Badan Pusat St
Pemerintahan
JAKARTA PT Hutama Karya (Persero) atau HK resmi memperoleh proyek pembangunan Jalan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) WanamMuting
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Haji dan Umrah resmi memulai proses seleksi petugas haji atau Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk musim h
Pemerintahan
ACEH BARAT Ledakan dahsyat terjadi di sebuah gudang isi ulang tabung gas oksigen di Gampong Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Ac
Peristiwa
DENPASAR Kuasa hukum Ni Wayan Dontri, Veronika L. Giron, S.H. dari Lusiana Giron & Partners, menegaskan akan menempuh seluruh langkah huk
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., menyambut kedatangan atlet Tim Kempo Bali yang sukses menorehkan
Olahraga
BANDUNG Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung menjatuhkan vonis 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp100 juta kepada dokter reside
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan Surya Utama atau yang lebih dikenal dengan nama Uya Kuya kembali aktif sebagai
Politik
MEDAN Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan menjalin sinergi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam upaya memperkuat koordinasi
Pemerintahan
MALANG Peneliti Ecological Observation and Wetland Conservations (Ecoton) menemukan paparan mikroplastik di hampir seluruh sumber air di
Kesehatan