BPS: Pengangguran di Sumut Naik Jadi 411 Ribu Orang pada Mei 2026
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara terus bertambah pada Mei 2026
EKONOMI
JAKARTA -Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, melantik sebanyak 56 pejabat manajerial di lingkungan Kementerian HAM untuk mempercepat proses transisi dalam kementerian baru tersebut. Pelantikan berlangsung di Graha Pengayoman, Jakarta, pada Selasa (31/12), di hadapan para pejabat dan pegawai Kementerian HAM.
Dalam sambutannya, Pigai menekankan bahwa sebagian besar pejabat yang dilantik berasal dari Direktorat Jenderal HAM yang sebelumnya merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Pigai mengungkapkan keyakinannya terhadap kualitas para pejabat yang dilantik dan menilai mereka sebagai individu yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki nilai yang tinggi dalam konteks penegakan HAM.
“Pegawai Kementerian HAM adalah pegawai-pegawai yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki nilai yang tinggi dalam konteks dan keyakinan saya,” kata Pigai dengan tegas.
Menteri Pigai juga menegaskan bahwa pengangkatan pejabat dilakukan berdasarkan prinsip meritokrasi, yang mencakup tiga aspek penting, yaitu pengetahuan (knowledge), kemampuan (skills), serta sikap (attitude) yang baik. Pigai menambahkan bahwa pemilihan pejabat tidak didasarkan pada suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA). “Saya tidak ambil berdasarkan SARA. Artinya, saya menunjukkan suara pemimpin itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa di-matematika-kan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pigai mengungkapkan bahwa pengangkatan pejabat berdasarkan meritokrasi merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan misi Astacita Presiden Prabowo Subianto, yang berfokus pada pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas.
“Kalau saya ambil berdasarkan SARA, belum tentu bisa memenuhi pencapaian cita-cita. Karena itulah, saya pelajari satu-satu berdasarkan rekam jejak. Saya pelajari juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi, terutama yang etika, moralitas, integritas, dan antikorupsi,” tambah Pigai.
Berikut adalah nama-nama 56 pejabat manajerial yang dilantik dalam acara tersebut:
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama pada Sekretariat Jenderal Siti Fajar Ningrum Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Jenderal Edwin Aldrin Purba Sekretaris Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Ratih Ekarini Savitri Direktur Penyusunan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia pada Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Sofia Alatas Direktur Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara pada Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Novie Soegiharti Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Ernie Nurheyanti Miceleni Toelle Direktur Pelayanan Hak Asasi Manusia pada Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Osbin Samosir Direktur Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Henny Tri Rama Yanti Sekretaris Inspektorat Jenderal Sambiyo … (daftar lengkap tersedia)Pelantikan pejabat ini diharapkan dapat mempercepat reformasi dan peningkatan kinerja di Kementerian HAM, serta memastikan pelaksanaan misi kementerian berjalan efektif sesuai dengan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan antikorupsi.
(N/014)
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara terus bertambah pada Mei 2026
EKONOMI
MEDAN Kasus kematian seorang perempuan berinisial L (30) di Kota Medan, Sumatera Utara, masih menyisakan tanda tanya.Keluarga korban mer
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua Majelis Hakim M. Yusafrihardi Girsang menegaskan seluruh fakta harus diungkap secara terbuka dalam persidangan kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH UTARA Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di berbagai daerah. Di Gampong Co
NASIONAL
MEDAN Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap seorang pria berinisial BI alias Zilla (34), warga Kecamatan Teluk Mengkudu, K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan pemberian uang sebesar Sin12.500 dari pihak Pemerintah Kabupaten Ku
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengungkap enam alasan utama yang men
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, Deni Syahputra, didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana Belanja Tidak Terd
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun resmi memberangkatkan 38 anggota Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Simalungun untuk me
NASIONAL
LHOKSEUMAWE Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat terus mempercepat pemulihan infrastruktur di sejumlah wilayah Aceh yang terd
NASIONAL