Prabowo: Jangan Terus Menerus Ganggu Menteri Keuangan Terkait Anggaran

JAKARTA -Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) tidak perlu terus-menerus meminta tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam pidatonya pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024), Prabowo menyatakan bahwa tidak semua program yang diajukan akan memperoleh anggaran sesuai dengan harapan karena ada program-program prioritas yang harus diutamakan oleh pemerintah.

“Saya minta kebesaran jiwa dalam hal ini. Ada prioritas kita ya, mungkin K/L sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan. Saat ini, nanti kita lihat perkembangannya,” kata Prabowo.

Prabowo juga mengingatkan agar kementerian/lembaga tidak terus mengganggu Menteri Keuangan dalam hal anggaran. “Jangan ganggu Menteri Keuangan terus karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab kepada saya,” tegasnya.

Mengisahkan pengalamannya sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo menyebutkan bahwa ia juga merasakan kesulitan dalam meminta tambahan anggaran dari Sri Mulyani pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan, ia menyebutkan bahwa Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat ini pun merasakan hal yang sama.

“Kalau dia merasa dibatasi oleh Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan mengatakan ini perintah presiden,” ujar Prabowo sambil berseloroh.

Prabowo menambahkan bahwa meskipun anggaran untuk program non-prioritas dibatasi, pemerintah tetap berkomitmen untuk merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Salah satu contoh yang disebutkan oleh Prabowo adalah program makan bergizi gratis yang dapat memperputar uang hingga ke desa.

“Contoh dana desa adalah sekarang Rp 1 miliar per tahun, dengan program makan bergizi itu, nanti uang yang beredar di desa mungkin akan naik 5, 6, 7 kali,” katanya.

Prabowo menegaskan bahwa membatasi anggaran untuk program yang tidak menjadi prioritas bukan berarti pemerintah tidak berkomitmen memberikan dana, melainkan melalui mekanisme yang lebih tepat agar bantuan yang diberikan bisa sampai ke sasaran yang benar.

(N/014)