"Tuntutan utama kami adalah segera sahkan RUU PPRT dan percepat pembahasannya di Komisi XIII. Isu PRT adalah isu HAM, sehingga negara wajib memastikan perlindungan hukum bagi PRT," tambah Jumisih yang juga merupakan bagian dari Koalisi Sipil untuk UU PPRT.
Pentingnya Pengesahan RUU PPRT
Menurut Jumisih, pengesahan RUU PPRT sangat krusial karena dapat memberikan perlindungan hukum bagi sekitar 4 juta PRT di Indonesia. Salah satu poin utama dalam RUU ini adalah adanya perjanjian tertulis antara PRT dan majikan yang mencakup hak serta kewajiban kedua belah pihak, termasuk jam kerja, upah, dan jaminan sosial.
"RUU PPRT bukan hanya melindungi PRT, tetapi juga majikan. Dengan adanya perjanjian tertulis, kedua belah pihak memiliki kepastian hukum yang dapat dijadikan acuan dalam hubungan kerja," jelasnya.
JAKARTA Osteoporosis sering dianggap sebagai penyakit yang menyerang usia lanjut, namun proses pengeroposan tulang sebenarnya dimulai jau
Kesehatan
MEDAN Unit Reskrim Polsek Medan Baru berhasil mengamankan dua pria yang diduga pelaku pencurian panel lampu lalu lintas milik Dinas Perhu
Hukum dan Kriminal
SEMARANG Banjir masih menggenangi Jalur Pantura SemarangSurabaya, tepatnya di Jalan Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (23/10/2
Peristiwa
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren di Kementerian Agama (Kemenag), s
Pemerintahan
JAKARTA Pengguna aplikasi penghasil uang kini memiliki kesempatan menarik untuk mendapatkan saldo DANA gratis hingga Rp101.000 hanya deng
Entertainment
PALEMBANG Polda Sumatera Selatan berhasil menangkap empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan bayi yang beroperasi di
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Badan Bank Tanah bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang bertujuan mengoptimalkan pe
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2025 yang akan
Politik
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (
Pemerintahan
JAKARTA Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
Pemerintahan
