Sejak pertama kali diusulkan pada tahun 2004, RUU PPRT masih tertunda selama 21 tahun meskipun terus masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, menilai bahwa lambatnya pembahasan RUU PPRT menunjukkan kurangnya keseriusan dari DPR.
"RUU PPRT seakan hanya menjadi hiasan yang dibahas tanpa ada langkah konkret untuk menyelesaikannya. Padahal, pemerintah sudah mendukung percepatan pengesahan sejak Januari 2023," ujar Lestari dalam peringatan Hari PRT Indonesia yang digelar secara daring pada Rabu (12/2/2025).
Saat ini, status RUU PPRT telah dilimpahkan (carry over) ke DPR periode 2024–2029. Oleh karena itu, para aktivis mendesak agar eksekutif dan legislatif segera duduk bersama guna memastikan pengesahan undang-undang tersebut demi perlindungan PRT di Indonesia.
(tb/a)
JAKARTA Osteoporosis sering dianggap sebagai penyakit yang menyerang usia lanjut, namun proses pengeroposan tulang sebenarnya dimulai jau
Kesehatan
MEDAN Unit Reskrim Polsek Medan Baru berhasil mengamankan dua pria yang diduga pelaku pencurian panel lampu lalu lintas milik Dinas Perhu
Hukum dan Kriminal
SEMARANG Banjir masih menggenangi Jalur Pantura SemarangSurabaya, tepatnya di Jalan Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (23/10/2
Peristiwa
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren di Kementerian Agama (Kemenag), s
Pemerintahan
JAKARTA Pengguna aplikasi penghasil uang kini memiliki kesempatan menarik untuk mendapatkan saldo DANA gratis hingga Rp101.000 hanya deng
Entertainment
PALEMBANG Polda Sumatera Selatan berhasil menangkap empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan bayi yang beroperasi di
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Badan Bank Tanah bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang bertujuan mengoptimalkan pe
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2025 yang akan
Politik
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (
Pemerintahan
JAKARTA Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
Pemerintahan
