Sejak pertama kali diusulkan pada tahun 2004, RUU PPRT masih tertunda selama 21 tahun meskipun terus masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, menilai bahwa lambatnya pembahasan RUU PPRT menunjukkan kurangnya keseriusan dari DPR.
"RUU PPRT seakan hanya menjadi hiasan yang dibahas tanpa ada langkah konkret untuk menyelesaikannya. Padahal, pemerintah sudah mendukung percepatan pengesahan sejak Januari 2023," ujar Lestari dalam peringatan Hari PRT Indonesia yang digelar secara daring pada Rabu (12/2/2025).
Baca Juga:
Saat ini, status RUU PPRT telah dilimpahkan (carry over) ke DPR periode 2024–2029. Oleh karena itu, para aktivis mendesak agar eksekutif dan legislatif segera duduk bersama guna memastikan pengesahan undang-undang tersebut demi perlindungan PRT di Indonesia.
(tb/a)
JAKARTA Sidang kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jende
Nasional
MEDAN Pemerintah Kota Medan membuka pintu kerja sama digitalisasi transportasi publik, dengan menyambut baik tawaran dari salah satu per
Pemerintahan
JAKARTA Perseteruan panas antara dokter kecantikan Reza Gladys dan artis kontroversial Nikita Mirzani terus berlanjut di jalur hukum. Me
Entertainment
WASHINGTON, D.C. Di tengah memanasnya ketegangan antara Israel dan Iran, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa d
Internasional
ST. PETERSBURG, RUSIA Presiden Rusia Vladimir Putin menerima Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan bilater
Internasional
JAKARTA Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justrin Adrian, menegaskan bahwa ondelondel sebagai ikon
Seni dan Budaya
BALIGE Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Angkatan Muda Pomparan Tuan Odjur (FKAMPTO) Siahaan melakukan aksi unjuk rasa di
Pendidikan
JAMBI Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Buruh Jurnalis (DPD FSBJ) Jambi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pertamina Jambi. Da
Komunitas
MUARO JAMBI Konflik agraria antara masyarakat Desa Sogo, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi dengan PT Bukit Bintang Sawit (BBS) kemba
Pertanian Agribisnis
JAMBI Kepolisian Daerah (Polda) Jambi menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Tahun Anggaran 2025
Nasional
