Efisiensi APBD 2025: Perjalanan Dinas Luar Negeri DPRD DKI Dikurangi 50%!

JAKARTA -Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta melakukan efisiensi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Salah satu langkah efisiensi yang diambil adalah memangkas anggaran perjalanan dinas luar negeri hingga 50%, dari Rp 46 miliar menjadi Rp 23 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Augustinus (Aga), menyatakan bahwa kebijakan ini diambil sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) serta Instruksi Sekretaris Daerah (Insekda). Pemangkasan ini berdampak pada frekuensi perjalanan dinas luar negeri bagi pimpinan dan anggota dewan yang dikurangi dari dua kali setahun menjadi satu kali setahun.

"Untuk luar negeri kami efisiensikan 50% sesuai Inpres dan Insekda. Jadi dari anggaran Rp 46 miliar, kita potong setengahnya menjadi Rp 23 miliar," ujar Aga kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Efisiensi Anggaran Capai Rp 1,5 Triliun

Langkah efisiensi ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menghemat anggaran sebesar Rp 1,5 triliun. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata, menjelaskan bahwa penyisiran anggaran dilakukan di berbagai sektor guna mengalokasikan dana ke program yang lebih strategis.

"Kami telah menandai anggaran yang dapat dihemat dengan nilai mencapai Rp 1,548 triliun. Dana ini nantinya akan dialokasikan untuk mendukung program-program yang lebih strategis, terutama yang berdampak langsung pada pelayanan publik," kata Michael di Balai Kota Jakarta, Senin (17/2).

Sektor-sektor yang menjadi fokus efisiensi meliputi pembatasan belanja kegiatan seremonial, kajian, percetakan, seminar, serta pengurangan belanja perjalanan dinas dan honorarium. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah perjalanan dinas, terutama studi banding dan perjalanan luar negeri.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap bahwa langkah efisiensi ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan alokasi anggaran yang lebih efektif untuk program-program pembangunan yang lebih strategis dan tepat sasaran," tambahnya.

(dc/a)