Said Abdullah Balas Pernyataan Jokowi: Instruksi Megawati Bukan Urusan Pihak Luar

JAKARTA -Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Said Abdullah, memberikan tanggapan terkait pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang mengingatkan agar kepala daerah dari PDI-P mengikuti kegiatan retreat yang digelar di Magelang, Jawa Tengah. Menurut Said, instruksi Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, mengenai kegiatan retreat tersebut merupakan urusan internal partai, bukan hal yang perlu campur tangan pihak luar.

"Ya ini soal partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar," ujar Said kepada wartawan di depan kediaman Megawati, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

Namun, Said tidak memberikan jawaban pasti terkait apakah seluruh kepala daerah dari PDI-P akan mengikuti instruksi untuk menunda keikutsertaan dalam retreat tersebut. Termasuk, mengenai keputusan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang sebelumnya sempat bertemu dengan Megawati.

"Saya dengan Mas Pram (tadi). Mas Pram sudah balik," singkat Said, ketika ditanya apakah Gubernur Jakarta Pramono Anung tetap akan berangkat ke Magelang atau tidak.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai bahwa kepala daerah dari PDI-P seharusnya tidak menunda untuk mengikuti kegiatan retreat yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Jokowi menyatakan bahwa para kepala daerah tersebut harus hadir dan mengikuti kegiatan tersebut.

Kegiatan retreat ini sempat menjadi perhatian setelah Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah terpilih dari PDI-P untuk menunda rencana perjalanan mereka menuju Magelang. Dalam surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, Megawati meminta agar kepala daerah yang telah dalam perjalanan menuju lokasi retreat untuk berhenti sementara dan menunggu arahan lebih lanjut dari dirinya.

Megawati juga menegaskan bahwa saat ini, seluruh komando partai berada langsung di bawah kendalinya, menyusul penahanan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.

(km/a)