Arief juga menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan penelusuran untuk memastikan jalur distribusi MinyaKita yang disalahgunakan oleh pedagang. Pemerintah, menurutnya, akan memeriksa harga MinyaKita di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat konsumen, distributor, hingga produsen.
"Tentu kami akan mengecek harga Rp 17.000 yang ada sekarang itu berapa beli di tingkat konsumen, distributor besar (D1), bahkan ke produsen. Proses ini memang membutuhkan waktu dan tenaga, namun kami akan terus memastikan semuanya terpantau dengan baik," lanjut Arief.
Sebagai informasi, praktik pengemasan ulang MinyaKita banyak diperkirakan untuk menyiasati harga yang sudah dibatasi oleh pemerintah. Pedagang yang melakukan pengemasan ulang mengubah harga jual minyak goreng kemasan sederhana tersebut menjadi lebih mahal, dengan tujuan meraih keuntungan lebih besar.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso juga membenarkan bahwa pengemasan ulang telah menjadi perhatian pemerintah, namun menegaskan bahwa kini pedagang sudah tertib dalam penjualan minyak goreng kemasan sederhana.
JAKARTA Osteoporosis sering dianggap sebagai penyakit yang menyerang usia lanjut, namun proses pengeroposan tulang sebenarnya dimulai jau
Kesehatan
MEDAN Unit Reskrim Polsek Medan Baru berhasil mengamankan dua pria yang diduga pelaku pencurian panel lampu lalu lintas milik Dinas Perhu
Hukum dan Kriminal
SEMARANG Banjir masih menggenangi Jalur Pantura SemarangSurabaya, tepatnya di Jalan Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (23/10/2
Peristiwa
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren di Kementerian Agama (Kemenag), s
Pemerintahan
JAKARTA Pengguna aplikasi penghasil uang kini memiliki kesempatan menarik untuk mendapatkan saldo DANA gratis hingga Rp101.000 hanya deng
Entertainment
PALEMBANG Polda Sumatera Selatan berhasil menangkap empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan bayi yang beroperasi di
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Badan Bank Tanah bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang bertujuan mengoptimalkan pe
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2025 yang akan
Politik
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (
Pemerintahan
JAKARTA Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
Pemerintahan
