JAKARTA -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan untuk menertibkan 3,7 juta hektar lahan sawit yang bermasalah pada tahun 2025. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih antara perkebunan sawit dengan kawasan hutan serta kelengkapan dokumen usaha perkebunan.
"Satgas Kelapa Sawit sudah mengumumkan bahwa terdapat potensi 3,7 juta hektar lahan kelapa sawit yang tumpang tindih dengan hutan," ujar Nusron saat ditemui di kantornya pada Minggu, 23 Februari 2025. Ia menambahkan, Satgas Kelapa Sawit yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah melakukan penertiban terhadap 1,1 juta hektar lahan sawit yang bermasalah.
Baca Juga:
Selain tumpang tindih dengan kawasan hutan, banyak perkebunan sawit yang tidak memiliki izin usaha perkebunan (IUP) dan bahkan tidak memiliki dokumen Hak Guna Usaha (HGU). Untuk itu, lahan sawit yang bermasalah ini akan segera diambil alih oleh negara.
"Satgas Kelapa Sawit akan menindaklanjuti seluruh kasus yang ada di lapangan, di mana sawit yang masuk ke kawasan hutan, tidak memiliki IUP, dan tidak mempunyai HGU akan segera diambil alih oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelas Nusron.
Baca Juga:
Penertiban ini akan dilaksanakan di beberapa wilayah di Pulau Sumatera dan Kalimantan, termasuk di provinsi-provinsi seperti Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Kaltim. Nusron optimistis seluruh masalah lahan sawit yang ada akan dapat diselesaikan tahun ini.
(dc/a)
DENPASAR Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke79 Tahun 2025, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Denpasar melaksanakan kegiatan Bakti
Nasional
JEMBRANA Suasana haru bercampur keceriaan mewarnai acara pelepasan peserta didik TK Kemala Bhayangkari 08 Jembrana yang digelar di Aula
Pendidikan
BADUNG Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh program Pemerintah Kabupaten Badung untuk melakukan
Pemerintahan
MEDAN Sekretaris Komisi II DPRD Kota Medan, H. Iswanda Ramli, mendukung penuh pernyataan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap yang m
Kesehatan
JAKARTA Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 pada 1516 Juni 2025 di Kanada me
Politik
INDRAGIRI HULU Seorang guru Sekolah Dasar berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial OSM (59) di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu),
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kepolisian menetapkan BSG, pemilik sekaligus pimpinan Panti Asuhan Yayasan Cahaya Natanael Indonesia di Jalan Jatirejo Mandiri Ikh
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, meluruskan persepsi publik terkait pe
Nasional
BANDUNG Indonesia dan Jerman resmi memperkuat kemitraan strategis dalam pengembangan jalur migrasi tenaga kerja yang adil, aman, dan eti
Ekonomi
JAKARTA Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukanlah lembaga pendidikan bergaya militer, m
Pendidikan
