Pemerintah Targetkan Penertiban 3,7 Juta Hektar Lahan Sawit Bermasalah Tahun Ini

JAKARTA -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan untuk menertibkan 3,7 juta hektar lahan sawit yang bermasalah pada tahun 2025. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih antara perkebunan sawit dengan kawasan hutan serta kelengkapan dokumen usaha perkebunan.

"Satgas Kelapa Sawit sudah mengumumkan bahwa terdapat potensi 3,7 juta hektar lahan kelapa sawit yang tumpang tindih dengan hutan," ujar Nusron saat ditemui di kantornya pada Minggu, 23 Februari 2025. Ia menambahkan, Satgas Kelapa Sawit yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah melakukan penertiban terhadap 1,1 juta hektar lahan sawit yang bermasalah.

Selain tumpang tindih dengan kawasan hutan, banyak perkebunan sawit yang tidak memiliki izin usaha perkebunan (IUP) dan bahkan tidak memiliki dokumen Hak Guna Usaha (HGU). Untuk itu, lahan sawit yang bermasalah ini akan segera diambil alih oleh negara.

"Satgas Kelapa Sawit akan menindaklanjuti seluruh kasus yang ada di lapangan, di mana sawit yang masuk ke kawasan hutan, tidak memiliki IUP, dan tidak mempunyai HGU akan segera diambil alih oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelas Nusron.

Penertiban ini akan dilaksanakan di beberapa wilayah di Pulau Sumatera dan Kalimantan, termasuk di provinsi-provinsi seperti Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Kaltim. Nusron optimistis seluruh masalah lahan sawit yang ada akan dapat diselesaikan tahun ini.

(dc/a)