JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan bahwa dalam rapat kerja tertutup yang digelar bersama Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Mendikti) Brian Yuliarto, pihaknya telah sepakat untuk mencairkan tunjangan kinerja (tukin) dosen pada tahun 2025. Keputusan tersebut menjadi bagian dari pembahasan terkait efisiensi anggaran dan komitmen pemerintah terhadap sejumlah kebijakan penting di sektor pendidikan.
Lalu menjelaskan bahwa rapat tersebut difokuskan pada pembahasan anggaran, termasuk pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang terkait dengan penghematan anggaran. Ia menegaskan bahwa tunjangan kinerja dosen akan tetap dicairkan pada tahun ini meskipun ada pembahasan tentang efisiensi anggaran di Kemendikti.
"Kami mendiskusikan berbagai kebijakan yang sedang dikomunikasikan dengan pihak Istana, dan kami ingin memastikan agar tunjangan kinerja dosen tetap dibayarkan tahun ini. Begitu juga dengan anggaran untuk sertifikasi dosen dan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) yang tidak boleh terdampak," ujar Lalu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).
Dalam rapat tersebut, Mendikti Brian Yuliarto juga menyatakan komitmennya untuk tidak mengurangi anggaran BOPTN, serta memastikan bahwa tidak ada kenaikan pada biaya kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri. Lalu mengungkapkan bahwa Komisi X menekankan pentingnya anggaran untuk BOPTN, sertifikasi dosen, dan tukin yang harus tetap dianggarkan pada 2025.
"Pada prinsipnya, Mendikti Brian Yuliarto sudah sepakat dan berkomitmen untuk membayar tukin pada tahun 2025, serta menganggarkan sertifikasi dosen dan BOPTN yang tidak akan diturunkan," tambah Lalu.
Selain itu, Lalu juga menegaskan bahwa Komisi X DPR mendorong efisiensi anggaran Kemendikti untuk tidak mencapai Rp 14 triliun. Anggaran yang diminta Komisi X adalah efisiensi yang hanya mencapai angka Rp 6,17 triliun. Ia juga menekankan pentingnya pengalokasian anggaran tambahan untuk memastikan pencairan tukin dosen pada tahun 2025.
"Kami berharap agar efisiensi anggaran ini dapat dijalankan dengan bijak tanpa mengorbankan sektor-sektor pendidikan yang penting. Untuk itu, kami meminta Mendikti untuk mengusulkan anggaran biaya tambahan demi memastikan pembayaran tukin tahun 2025," pungkas Lalu.
(dc/p)
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA berkesempatan menerima saldo gratis senilai Rp112.000 pada Jumat (26/9/2025) malam. adsens
Ekonomi
MEDAN Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kunjungan kerja dan kegiatan Ombudsman On The Spot di RSUD Tanjung
Kesehatan
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib menjala
Pemerintahan
Jakarta Selatan Sebuah rumah di Jalan Pendurenan Masjid Raya, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, terbakar pada Jumat (26/9/2025
Peristiwa
MEDAN RL (65), seorang penjual sandal keliling, hanya bisa tertunduk lesu saat digelandang ke Polrestabes Medan sebagai tersangka kasus
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, mengungkapkan adanya dualisme kewenangan antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Ekonomi
JAKARTA Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan memborong empat penghargaan sekaligus
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta Hotman Paris dan para deposan besar lainnya bersabar menghadapi penurunan bunga dep
Ekonomi
MEDAN Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto dan dua personel Satreskrim Polrestabes Medan Iptu M Hafizullah dan Ipda
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pengguna dompet digital berkesempatan mendapatkan saldo DANA gratis sebesar Rp201.000 yang ditransfer langsung ke akun pada Jumat
Ekonomi
