Sektor Industri Terkapar, Tsunami PHK Hantam Ribuan Pekerja: Pemerintah Akui Persaingan Ketat

"Setiap kali terjadi PHK, kita harus melihat lebih dalam. PHK itu bukan hanya angka statistik, itu tentang adik, kakak kita, yang harus kita pikirkan. Kenapa perusahaan tersebut tutup? Apakah karena kesalahan manajemen, ekspansi berlebihan, atau memang karena tidak bisa bersaing dengan produk impor?" tambah Agus.

Sementara itu, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengungkapkan bahwa dua pabrik Yamaha yang terancam tutup adalah PT Yamaha Music Product Asia yang berlokasi di kawasan MM2100, Bekasi, dan PT Yamaha Indonesia di Pulo Gadung, Jakarta. Kedua pabrik ini memproduksi alat musik piano dan mempekerjakan sekitar 1.100 karyawan.

"PT Yamaha Music Product Asia yang berada di kawasan industri MM2100, Bekasi akan berhenti beroperasi pada akhir Maret 2025. Pabrik ini mempekerjakan sekitar 400 orang. Sedangkan PT Yamaha Indonesia di Pulo Gadung, Jakarta, yang memiliki 700 karyawan, akan tutup pada akhir Desember 2025," kata Presiden FSPMI, Riden Hatam Aziz pada Rabu (26/2/2025).

Baca Juga:

• Pertamina Hulu Kalimantan Timur Sosialisasikan Pengeboran Dua Sumur Migas Baru di PPU, Target Tambah Produksi 600 Barel per Hari
• Menperin Peringatkan Pelaku Industri: Jangan Ada PHK!

Tidak hanya sektor elektronik yang mengalami dampak PHK, namun industri lain juga merasakan tekanan serupa.

Baca Juga:

• PHKT Rampungkan Proyek Penggantian Selang Bawah Laut di SPM Santan 5 Hari Lebih Cepat Tanpa Insiden
• Kericuhan Warnai Paripurna DPRD Sumut, Empat Oknum Mengaku Wartawan Tuntut Keadilan PHK

Sebelumnya, PT Sanken Indonesia, produsen komponen elektronik, mengumumkan akan menutup pabriknya di kawasan industri MM2100, Cikarang, yang akan berhenti total mulai Juni 2025.

Tak hanya itu, PT Danbi International, produsen bulu mata palsu, juga sedang dalam proses pailit, yang akan menyebabkan 2.100 orang kehilangan pekerjaan.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menekankan bahwa meskipun pemerintah berusaha memberikan perhatian dan dukungan untuk mengatasi masalah PHK ini, kewenangan mereka terbatas.

Menurutnya, perbaikan dalam daya saing produk lokal dan kebijakan yang lebih luas terkait impor harus melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga terkait yang memiliki kewenangan lebih besar dalam hal insentif dan kebijakan perdagangan.

(cb/a)

Pertamina Hulu Kalimantan Timur Sosialisasikan Pengeboran Dua Sumur Migas Baru di PPU, Target Tambah Produksi 600 Barel per Hari

Menperin Peringatkan Pelaku Industri: Jangan Ada PHK!

PHKT Rampungkan Proyek Penggantian Selang Bawah Laut di SPM Santan 5 Hari Lebih Cepat Tanpa Insiden

Kericuhan Warnai Paripurna DPRD Sumut, Empat Oknum Mengaku Wartawan Tuntut Keadilan PHK

Tarif Impor 32% AS Ancam UMKM Ekspor Indonesia, Mohsen: Bisa Picu PHK Massal

Tarif AS Naik, Kemenperin: Momentum Perkuat Industri Obat Bahan Alam Nasional