Mafia Tanah Merajalela, Bamsoet: Pemerintah Harus Ambil Tindakan Komprehensif

Pendekatan terintegrasi serta penegakan hukum yang tegas menjadi kunci utama dalam mencegah praktik mafia tanah dan melindungi masyarakat lemah dari kerugian ekonomi dan sosial.

Reformasi Sistem Pertanahan dan Peningkatan Transparansi

Dalam penjelasannya, Bamsoet menekankan pentingnya reformasi sistem pertanahan serta peningkatan transparansi untuk menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Mafia tanah sering kali beroperasi secara sistematis, memanfaatkan celah dalam sistem administrasi pertanahan.

Modus operandi yang sering digunakan meliputi pemalsuan dokumen, penipuan, penggelapan, pendudukan ilegal, hingga jual beli tanah sengketa.

Menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pada tahun 2023, telah berhasil menuntaskan 62 kasus mafia tanah dengan menetapkan 159 orang sebagai tersangka.

Namun, Bamsoet menyatakan bahwa jumlah ini belum mencerminkan keseluruhan masalah yang ada, mengingat masih banyak kasus yang belum terungkap.