Ekonomi Kawasan Danau Toba Terpukul, Ribuan Warga Sumut Desak Presiden Prabowo Buka Kembali TPL
MEDAN Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Berjuang mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membuka kembali operasional
PERISTIWA
JAKARTA -Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan kepada masyarakat bahwa produk Pertamina, khususnya Pertamax, tetap aman dan sesuai dengan standar meskipun tengah diselidiki dalam kasus korupsi tata kelola minyak.
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengimbau masyarakat untuk tetap mempercayai dan tidak meninggalkan Pertamina sebagai pilihan produk bahan bakar.
"Jangan khawatir untuk pembelian produk di Pertamina. Kami telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan bahwa produk yang beredar sudah memenuhi standar dan kualitas yang telah ditetapkan," kata Febrie dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, Rabu (5/3).
Febrie juga menyampaikan pentingnya kelangsungan bisnis Pertamina, terutama menjelang musim mudik, yang memerlukan ketersediaan bahan bakar yang besar.
Ia menegaskan bahwa Kejagung telah meminta Pertamina untuk melakukan uji kualitas produk secara terbuka, dan hal tersebut sudah dilakukan oleh perusahaan.
Masyarakat diminta untuk tidak khawatir dengan kualitas BBM yang dijual Pertamina, terutama Pertamax, yang memenuhi standar RON 92.
Pertamina juga menegaskan bahwa produk Pertamax yang dijual selama ini tidak mengandung campuran bahan bakar yang tidak sesuai aturan, atau yang disebut oplosan.
Sebagai bukti, Pertamina telah melakukan uji sampel BBM secara berkala untuk memastikan kualitasnya tetap terjaga.
"Pertamina tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Fadjar Djoko Santoso, Vice President Corporate Communication Pertamina.
Ia juga menjelaskan perbedaan antara istilah 'oplosan' dan 'blending' dalam proses produksi bahan bakar.
Terkait kasus korupsi tata kelola minyak yang melibatkan beberapa pegawai Pertamina dan pihak swasta, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dengan total kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun.
Namun, Febrie memastikan bahwa kasus ini tidak mempengaruhi kualitas produk yang beredar.
(cn/a)
MEDAN Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Berjuang mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membuka kembali operasional
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait pengelolaan dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait hasil neg
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mencecar asosiasi penyelenggara telekomunikasi dan sejumlah operator seluler dalam sidang uji materi Un
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya tengah menyelidiki laporan aktivis 98 Faizal Assegaf terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Juru Bicara K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menunjukkan capaian signifikan meski baru berjalan 1
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Militer II08 Jakarta memastikan persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yu
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Suasana duka menyelimuti warga Dusun IV, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Masyarakat digegerkan d
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Kepolisian Negara Republik Ind
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied pe
EKONOMI