Wakil Menteri Pertanian Minta Satgas Pangan Polri Cek Seluruh Produsen MinyaKita setelah Temuan Takaran Tak Sesuai

JAKARTA -Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meminta agar Satgas Pangan Polri melakukan pengecekan terhadap seluruh produsen minyak goreng MinyaKita.

Permintaan ini disampaikan setelah Sudaryono melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Tambahrejo, Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (14/3/2025), di mana ia menemukan bahwa takaran minyak goreng MinyaKita tidak sesuai dengan label kemasan yang tertera.

"Kami sangat menyarankan kepada pihak kepolisian, Satgas Pangan Polri, sesuai arahan Pak Menteri (Pertanian) dan Pak Presiden bahwa harus dicek semua," ujar Sudaryono.

Dalam sidak tersebut, Sudaryono menduga adanya penyunatan volume MinyaKita yang bersifat sengaja.

"Jangan-jangan ini adalah sebuah kesengajaan dan jangan-jangan ini banyak yang palsu," ujar Sudaryono.

Meskipun demikian, ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya belum menemukan bukti yang cukup untuk memastikan adanya tindakan penipuan atau pemalsuan produk.

Sidang di Pasar Tambahrejo, Surabaya, ini adalah yang ketiga kalinya dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah sebelumnya ia juga menemukan ketidaksesuaian takaran MinyaKita di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (8/3/2025), dan di Pasar Gede Hardjonagoro Solo, Surakarta, pada Selasa (11/3/2025).

Dalam sidak kali ini, Amran bersama Sudaryono dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Letjen TNI (Purn) AM Putranto, mengungkapkan bahwa tujuh perusahaan ditemukan mengurangi takaran MinyaKita dalam kemasan yang seharusnya berisi 1 liter.

"Kami menemukan bahwa semua perusahaan ini tidak menyediakan minyak dalam ukuran yang seharusnya. Bahkan ada yang hanya berisi 700 mililiter," kata Menteri Amran.

Menteri Amran menegaskan bahwa tindakan penyunatan takaran ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus segera ditindaklanjuti.

Untuk itu, Tim Satgas Pangan Mabes Polri, yang dipimpin oleh Brigjen Pol Djoko Prihadi, akan menyelidiki lebih lanjut dan menindak tegas pelaku yang merugikan masyarakat.

"Lewat sidak pasar di sini, kami temukan tujuh perusahaan yang terlibat, dan saat ini kami telusuri apakah ada jaringan lebih luas yang beroperasi di seluruh negeri.