RIAU -Pemerintah Provinsi Riau mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk diberikan hak kelola terhadap kebun kelapa sawit seluas 221.000 hektare yang sebelumnya merupakan milik PT Duta Palma.
Kebun sawit ini kini berstatus sitaan Kejaksaan Agung dan telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru dibentuk.
Baca Juga:
Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyatakan bahwa Riau, sebagai daerah yang memiliki wilayah tersebut, berhak untuk mengelola kebun sawit bekas milik PT Duta Palma.
Wahid menegaskan bahwa pihaknya tengah merumuskan langkah-langkah yang akan diambil dan segera mengajukan permohonan tersebut kepada pemerintah pusat.
Baca Juga:
"Kita sedang merumuskan bersama tim, langkah apa yang akan diambil dan segera kita usulkan kepada pemerintah pusat," ujar Wahid di sela acara 'belanja baju raye' bersama 1.000 anak yatim dan duafa di Pekanbaru pada Selasa (18/3/2025).
Gubernur juga menyebutkan bahwa malam ini ia akan memimpin rapat koordinasi dengan semua pihak terkait untuk merumuskan sikap terhadap pengelolaan kebun sawit tersebut.
Wahid juga menambahkan, penting adanya kesamaan persepsi antara pemerintah daerah dan pusat agar perjuangan untuk mendapatkan hak kelola kebun sawit eks PT Duta Palma dapat berhasil.
Ketika ditanya mengenai berapa persen hak kelola yang idealnya diminta ke pemerintah pusat, Wahid mengusulkan angka 50 persen.
Namun, ia juga mengatakan bahwa jika permohonan tersebut tidak sepenuhnya dikabulkan, 10 hingga 20 persen pun tetap disyukuri.
"Fifty-fifty, tentu bagus. Tapi nanti kita rumuskan bersama berapa idealnya," kata Wahid.
Ia melihat persoalan kebun sawit ini sebagai peluang besar bagi Riau, yang bisa memberikan manfaat ekonomi bagi daerah, terlebih lagi dengan adanya pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
BATAM Dalam upaya memperkuat kapasitas dan keterampilan petugas penegak hukum wanita di sektor maritim, Badan Keamanan Laut Republik Indone
Pemerintahan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, kembali menyoroti anggaran janggal di sejumlah dinas pemerintahan yang dinilai tidak masuk a
Pemerintahan
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, akhirnya angkat suara terkait pelaporan hukum yang dilakukan tim kuasa huk
Nasional
JAKARTA Artis Jonathan Frizzy alias Ijonk resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus vape yang mengandung obat keras jenis etomidate. P
Entertainment
BUKITTINGGI Jumlah narapidana yang meninggal dunia akibat pesta minuman keras oplosan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bukittin
Peristiwa
JAKARTA Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan adanya peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengumumkan bahwa stok beras nasional mencapai angka tertinggi dalam sejarah 57 tahun terakhir, ya
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Viral di media sosial facebook Tanotombangan Community Group Ilegal Loging Di Kelurahan Panabari Menelan Korban jiwaHen
Peristiwa
PONTIANAK Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pontianak mengamankan 47 keping emas batangan hasil tambang ilegal dari sebuah ruko
Hukum dan Kriminal
SOLO Presiden Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo, menanggapi santai usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak pencopotan Wa
Politik