DPR Usul AI Bantu Analisis Penyakit, Menkes: Dokter Tetap Harus Periksa dan Sentuh Pasien
JAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi usulan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk me
KESEHATAN
SURABAYA -Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi menerima hibah aset berupa tujuh apartemen atau rumah susun dan satu bidang tanah beserta bangunan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan total nilai mencapai Rp11.756.311.000.
Hibah tersebut diserahkan sebagai bagian dari pelaksanaan asas pemanfaatan dalam penegakan hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto, pada Selasa (18/3) di Surabaya.
Menurut Mungki, hibah ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk memastikan bahwa barang rampasan negara, yang biasanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
"KPK tidak hanya menghukum pelaku korupsi, tetapi juga berfokus pada pemanfaatan aset yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," ujarnya dalam acara serah terima aset tersebut.
Mungki menekankan bahwa tujuan dari hibah ini adalah untuk mengurangi dampak sosial yang ditimbulkan oleh praktik korupsi.
"Korupsi merugikan masyarakat, dan dengan adanya pemanfaatan barang rampasan negara ini, kita berharap masyarakat bisa merasakan manfaatnya," tambahnya.
Aset yang diserahkan kepada Pemkot Surabaya tersebut terdiri dari tujuh apartemen atau rumah susun, serta satu bidang tanah dan bangunan.
Total nilai dari hibah ini mencapai lebih dari 11,7 miliar rupiah.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam sambutannya menyatakan bahwa aset yang diterima akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Surabaya, terutama bagi warga miskin.
"Kami akan mengelola aset ini dengan membentuk koperasi yang diisi oleh warga miskin di Kota Surabaya, dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian mereka," ungkap Eri.
Lebih lanjut, Eri menyampaikan bahwa tanah dan bangunan yang diterima rencananya akan dijadikan tempat untuk koperasi yang akan mengelola rumah susun dan apartemen yang juga akan dimanfaatkan oleh warga miskin.
KPK berharap langkah ini bisa menjadi contoh bagaimana barang rampasan negara dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, sekaligus memberi dampak positif terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
(at/a)
JAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi usulan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk me
KESEHATAN
DELI SERDANG Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, menghadiri penutupan Musabaqah Tilawatil Qur&039an (MTQ) ke40 Provinsi Sumatera Uta
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas
PEMERINTAHAN
NIAS Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobby Nasution, mengunjungi Galeri Dekranasda Kota Gunungsitoli yang berada
SENI DAN BUDAYA
NIAS BARAT Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, mengajak kaum per
KESEHATAN
LABUHANBATU Aksi penggerebekan dan pembakaran lapak yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba oleh jajaran Polres Labuhanbatu menuai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Meninggalnya dua peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsar
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan dirinya tidak menyukai skema impor dalam pemenuhan keb
EKONOMI
CARACAS Korban jiwa akibat gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela terus bertambah. Pemerintah setempat melaporkan sedikitnya 32 o
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ma&03
HUKUM DAN KRIMINAL