TAPANULI SELATAN -Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Selatan, M. Frananda, memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait pengelolaan anggaran Dana Bencana Darurat Mendesak Tahun Anggaran (TA) 2023, yang mencapai Rp 573.000.000.
Menurut informasi yang dihimpun di lapangan, kegiatan honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) di BPKPAD Tapanuli Selatan yang menggunakan anggaran tersebut diduga tidak tepat sasaran dan cenderung menjadi pemborosan.
Baca Juga:
Selain itu, penetapan satuan anggaran untuk honorarium tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
"Ketika tim kami melakukan konfirmasi kepada Kepala BPKPAD Tapsel, M. Frananda, beliau memilih diam seribu bahasa," ungkap salah satu anggota tim yang melakukan konfirmasi.
Baca Juga:
Terkait dengan dugaan penyalahgunaan anggaran, hal ini melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, melontarkan kritik tajam terhadap Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapi
Nasional
JAKARTA Sorakan bergema penuh semangat memenuhi Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (14/6/2025). Ribuan mitra Gojek dari berbagai daerah ber
Ekonomi
DEPOK Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menanggapi polemik
Nasional
DEPOK Aset milik Pemerintah Indonesia di Prancis terancam disita menyusul kekalahan Kementerian Pertahanan RI dalam sengketa hukum denga
Nasional
SINGKAWANG Kasus pembunuhan tragis terhadap bayi Rafa Fauzan (1 tahun) yang sempat menghilang sejak Selasa, 10 Juni 2025, mulai menemui
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Praktisi hukum Zulham Efendi Harahap, S.H., M.H., angkat bicara terkait polemik kepemilikan empat pulau di wilayah perba
Nasional
JAKARTA Fenomena hangusnya kuota internet begitu masa aktif berakhir kembali menjadi sorotan. Indonesian Audit Watch (IAW) menyebut prak
Hukum dan Kriminal
DEN HAAG Pemerintah Indonesia dan Belanda memperkuat komitmen kerja sama dalam upaya repatriasi bendabenda budaya Indonesia yang selama
Seni dan Budaya
JAKARTA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa di bawah pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, akan muncul
Nasional
JAKARTA Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) kembali mengambil langkah tegas
Hukum dan Kriminal
