JAKARTA –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto dengan melakukan penghematan anggaran. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah dan memastikan efisiensi anggaran yang digunakan dalam mendukung pemberantasan korupsi.
Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, menjelaskan bahwa penghematan anggaran ini meliputi pengurangan biaya perjalanan dinas dan biaya operasional kantor. Salah satu langkah utama yang diambil adalah pengutamaan pelaksanaan kegiatan secara online, termasuk pertemuan, pelatihan, dan sosialisasi.
“Dalam rangka mendukung program pemerintah tahun 2025, KPK juga melakukan berbagai langkah penghematan anggaran, di antaranya terkait dengan perjalanan dinas dan operasional kantor,” ungkap Tessa dalam keterangannya, Selasa (28/1).
Baca Juga:
Tessa menambahkan bahwa meskipun KPK akan mengurangi perjalanan dinas luar kota, kegiatan yang memerlukan pertemuan tatap muka tetap akan dilakukan dengan skala prioritas. Jika memungkinkan, pertemuan akan dilaksanakan di Gedung KPK dan sekitarnya untuk mengurangi biaya.
Di sisi operasional, KPK juga akan mengurangi pencetakan dokumen dengan mengoptimalkan penggunaan arsip digital secara bertahap. Tessa memastikan bahwa meskipun dilakukan penghematan, hal ini tidak akan mempengaruhi gaji pegawai, karena honor pegawai telah menggunakan sistem single salary system.
Baca Juga:
“KPK berharap dengan berbagai langkah efisiensi ini, pemberantasan korupsi dapat tetap berjalan efektif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat,” kata Tessa.
Tessa juga mengungkapkan bahwa KPK berharap dengan penghematan anggaran yang dilakukan, pengelolaan anggaran pemerintah dapat lebih baik sesuai dengan prinsip good governance, untuk menghindari celah yang dapat menimbulkan potensi korupsi.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengarahkan pemangkasan anggaran di berbagai sektor. Penghematan ini bertujuan untuk efisiensi penggunaan anggaran di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah, serta pemerintah daerah.
Total anggaran yang dipangkas mencapai Rp 306,69 triliun, dengan rincian Rp 256,1 triliun untuk efisiensi belanja kementerian/lembaga, dan Rp 50,59 triliun untuk transfer ke daerah. Presiden Prabowo juga menginstruksikan para menteri dan pimpinan lembaga untuk meninjau ulang penggunaan anggaran agar lebih efisien.(KPRN)
(N/014)
BANDA ACEH Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamen Dikdasmen) RI, Dr. Fajar Riza Ul Haq, MA, mengupas tuntas urgensi penerapa
Pendidikan
JAKARTA Semangka menjadi salah satu buah favorit masyarakat Indonesia karena rasanya yang manis, menyegarkan, dan kaya akan kandungan ai
Pertanian Agribisnis
MINNEAPOLIS Kekerasan politik kembali mengguncang Amerika Serikat. Seorang anggota parlemen negara bagian Minnesota, Melissa Hortman, da
Internasional
PADANG LAWAS UTARA Pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) yang diikuti ratusan kepala desa dari Kabupaten Padang Lawas Utara di Grand Orr
Pemerintahan
DUBAI Kebakaran besar melanda gedung pencakar langit Marina Pinnacle atau yang dikenal juga dengan Tiger Tower, di kawasan elit Dubai Ma
Internasional
BANDUNG Atlet Mixed Martial Arts (MMA) nasional asal Pematangsiantar, Ronald Mastrana Siahaan, menyampaikan kekecewaannya secara terbuka
Peristiwa
SEMARANG Warga Jalan Ngablak, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat pria di tepi rel kereta api, Ming
Peristiwa
JAKARTA Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda, menegaskan pentingnya m
Nasional
BOGOR Seorang pria berinisial DF (44) diamankan polisi usai melakukan aksi koboi jalanan dengan menodongkan pistol ke pengguna jalan lai
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Hari Ayah Sedunia atau Fathers Day diperingati hari ini, Minggu (15/6/2025), di berbagai negara termasuk Amerika Serikat dan se
Nasional
