JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memberikan penjelasan resmi terkait rencana evakuasi korban genosida Israel di Gaza, Palestina, ke Indonesia.
Hingga saat ini, DPR belum menerima informasi lengkap mengenai skema evakuasi yang akan dijalankan pemerintah.
"Ya, sampai saat ini kan belum ada penjelasan lanjut apakah ini mengevakuasi atau merelokasi. Jadi, kami dari DPR tentu saja menginginkan ada penjelasan lebih langsung, lebih jelas," ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/4/2025).
Menurut Puan, Kementerian Luar Negeri seharusnya sudah memberikan detail teknis pelaksanaan evakuasi, termasuk prosedur, jangka waktu, serta status warga Palestina yang dibawa ke Indonesia.
"Dan tentu saja dari Kementerian Luar Negeri seperti apa yang akan dilakukan? Bagaimana rencananya dan lain sebagainya," tegas Puan.
Politikus PDI-P itu juga mengingatkan pentingnya kajian mendalam agar misi kemanusiaan ini berjalan sesuai harapan serta tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
"Karena untuk melakukan apakah itu mengevakuasi atau merelokasi, tentu saja dibutuhkan tindak lanjut yang lebih dalam untuk di lapangannya dalam pelaksanaan tersebut," pungkas Puan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia siap mengevakuasi warga Gaza yang terluka akibat agresi militer Israel. Rencana tahap pertama akan menjemput hingga 1.000 warga Gaza untuk dirawat di Indonesia.
"Mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali. Dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah asal mereka," ujar Prabowo, Rabu (9/4).
Menteri Luar Negeri Sugiono juga menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk solidaritas kemanusiaan dan bukan relokasi permanen.
Indonesia disebut mengikuti jejak negara-negara lain seperti Mesir, Turkiye, Qatar, dan UEA yang juga menerima pengungsi Palestina sementara waktu.*
(km/j006)
BANDAR LAMPUNG Keluarga Aulia Rizky dan Indra Jayadi, pasangan korban penganiayaan yang terjadi pada Maret 2025, melaporkan oknum penyidi
Hukum dan Kriminal
KUTAI KARTANEGARA PT Pertamina EP (PEP) Sangasanga Field terus menegaskan komitmennya terhadap peningkatan kesehatan masyarakat melalui
Peristiwa
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan Indonesia akan menghentikan impor seluruh jenis garam mulai tahun 20
Pemerintahan
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kini berkesempatan mendapatkan saldo gratis hingga ratusan ribu rupiah melalui fitur DANA K
Peristiwa
JAKARTA Segelas air kelapa dingin tak hanya menyegarkan di tengah cuaca panas, tetapi juga menyimpan segudang manfaat kesehatan. adsense
Kesehatan
DENPASAR Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi air
Peristiwa
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pengawasan penerapan sistem merit Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dilakukan oleh lemb
Pemerintahan
JAKARTA Apple diperkirakan akan menunda peluncuran ponsel lipat pertamanya, yang diberi nama iPhone Fold, dari rencana awal tahun 2026 me
Sains & Teknologi
JAKARTA Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imipas Yusril Ihza Mahendra, menilai Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) bar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmennya untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari praktik impor
Ekonomi
